SEMARANG, liputanbangsa.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Mohammad Saleh, menyoroti adanya ketimpangan di pasar tenaga kerja yang membuat angka pengangguran masih tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, dari total 21,87 juta angkatan kerja, sebanyak 950 ribu orang tercatat sebagai pengangguran.
Saleh menganggap, tingginya angka pengangguran ini menjadi tantangan serius dalam penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Dia menyoroti kurangnya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri sebagai salah satu penyebab utama.
“Angka pengangguran sebesar ini menunjukkan adanya ketimpangan antara supply dan demand di pasar tenaga kerja. Banyak lulusan pendidikan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
Saleh mengkritik lemahnya orientasi pendidikan vokasi, khususnya di jenjang pendidikan SMK yang seharusnya menjadi tulang punggung pencetakan tenaga kerja terampil. Namun justru SMK menjadi penyumbang terbesar, yakni 6,83 persen.
Ia juga menyinggung minimnya investasi di sektor-sektor padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Pemerintah daerah harus lebih proaktif mendorong investasi di sektor industri dan UMKM agar lapangan kerja tercipta,” kata Saleh.
Lebih lanjut pihaknya meminta Pemprov Jawa Tengah untuk memperbarui kurikulum pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri modern, seperti teknologi digital, otomasi, dan ekonomi hijau.
Dia juga mengusulkan penguatan program pelatihan kerja dan magang berbasis kompetensi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja.
Politisi Paartai Golkar tersebut juga mendorong pembentukan satgas ketenagakerjaan yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk merumuskan strategi jangka panjang.
“Jika kita tidak segera bertindak, ini bisa menjadi beban sosial yang lebih besar. Pemerintah tentu harus bergerak cepat dengan kebijakan yang terukur,” tegas Saleh.
(lb/lb)