liputanbangsa.com – Terbukti palsukan ijazah untuk penyesuaian jabatan, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bone, Sofyan resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Bone bersama 12 orang tersangka lainnya.
Penahanan 13 orang tersebut dibenarkan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bone, Andi Khairil Ahmad
“Iya, ada 13 orang yang resmi ditahan atas kasus pemalsuan ijazah strata satu, termasuk direktur PDAM,” ungkapnya.
Para tersangka bersama barang bukti telah diserahkan dari penyidik Polda Sulsel ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera disidangkan di pengadilan.
“Mereka untuk sementara ini akan ditahan selama 20 hari kedepan,” ujarnya
Kasus ini mencuat karena hasil penyidikan anggota Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulsel
setelah adanya temuan dugaan tindak pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak, dengan cara memperoleh ijazah Gelar Akademik Sarjana Manajemen dengan bantuan oknum pihak STIM-LPI tanpa melalui tahapan prosedur perkuliahan yang kemudian ijazah tersebut digunakan dalam penyesuaian golongan/jabatan
Modusnya, direksi PDAM Bone membeli ijazah sebesar Rp 7 hingga 10 juta.
“Kampus STIM – LPI Kota Makassar mengeluarkan ijazah S1 ilmu manajemen dengan syarat pengguna ijazah harus membayar Rp 7 hingga 10 juta,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Bone, Andi Hairil Akhmad.
Namun kata Hairil, mereka yang membeli ijazah tidak pernah mengikuti proses pembelajaran ataupun perkuliahan.
“Termasuk tidak memiliki kartu rencana studi, tidak memiliki kartu hasil studi serta tidak memiliki atau membuat skripsi dan tidak mengikuti Yudisium maupun Wisuda di Kampus STIM-LPI Kota Makassar,” jelasnya.
Akibat Perbuatannya ketiga belas (13) tersangka disangkakan pasal 93 Jo Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Saat ini, kata Khairil, ke-13 tersangka kasus jual beli ijazah tersebut telah ditempatkan di sel Rutan Bone.
Selama penahanan tersebut, Khairil mengatakan JPU akan mempersiapkan administrasi penuntutan kasus jual beli ijazah sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
“Para JPU akan menyusun berkas penuntutan sebelum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan perkaranya,” jelasnya.
(heru/lbi)