SEMARANG, liputanbangsa.com – Provinsi Jawa Tengah dapatkan apresiasi dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menyebut Jateng sebagai pionir dalam pengembangan rumah sakit, dengan kompetensi dan pelayanan syariah.
Terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Tengah juga tak lepas dari adanya bantuan dan apresiasi Wakil Presiden Indonesia satu ini.
“(Rumah Sakit Islam) Sultan Agung ternyata yang pertama. Kami akan coba kembangkan,” kata Ganjar, seusai mendampingi pengukuhan KDEKS dan pembukaan Jateng Halal Fair 2023 oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Aloon-aloon Masjid Agung Semarang, Senin (3/4).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipercaya sebagai ketua dari kepengurusan KDEKS Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, untuk wakil ketuanya ialah Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Mengingat struktur kepegurusan yang sudah lengkap, Ganjar segera mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Tengah.

“Kepengurusan sekarang sudah lengkap ya. Kami akan mulai serius mendaftar mana saja yang sudah siap,” ungkap Ganjar.
Indonesia telah membentuk 13 KDEKS, Provinsi Jawa Tengah dinyatakan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah termasuk dalam KDEKS tersebut. Komitmen Jawa Tengah melakukan pengembangan ekonomi syariah yang mendukung Indonesia menjadi pusat produsen halal di dunia, tertuang dalam KADEKS.
“Saat ini sudah terbentuk 13 KDEKS di seluruh Indonesia. Pengukuhan di Jateng paling baik, saya lihat penampilannya luar biasa, dan semangat pengembangannya juga akan luar biasa,” ungkap Ma’ruf.
Jawa Tengah dinyatakan menjadi pionir alam pelayanan kesehatan atau rumah sakit berkompetensi syariah, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Rumah Sakit PKU Muhamadiyah telah menerapkan pelayanan syariah.
Bersamaan dengan pengukuhan KDEKS Provinsi Jawa Tengah, terlenggara juga acara Jateng Halal Fair 2023. Tercatat ada sebanyak 50 stand UMKM produk halal berbasis syariah yang turut serta dalam acara ini.Jateng Halal Fair itu merupakan bagian dari Nasional Halal Fair untuk memperluas bisnis ke komunitas masyarakat yang lebih luas.
“Sehingga meningkatkan kesadaran dalam pentingnya kehalalan dalam produk jasa yang dikonsumsi,” kata wagub, selaku ketua pelaksana. (afifah/lbi)

