liputanbangsa.com – Kemdikbudristek diharapkan mengevaluasi total bagaimana regulasi dan implementasi PPDB di tiap daerah selama 7 tahun.
Mengingat, persoalan dalam implementasi PPDB masih terus terjadi dengan masalah yg sama tiap tahun.
Ini bukti indikasi bahwa Kemdikbudristek dan Pemda tidak melakukan evaluasi yang mendasar terhadap PPDB, adapun dilakukan hanya formalitas dan tidak ada perbaikan atau tindak lanjut yang signifikan selama ini
“Tujuan utama PPDB ini kan baik, untuk menciptakan keadilan dalam pendidikan; untuk mendekatkan anak bersekolah dekat dengan rumahnya sehingga relatif tidak berbiaya dr segi transportasi, dan aman dalam jangkauan rumah; memprioritaskan anak dari keluarga miskin atau ekonomi lemah untuk bersekolah. Jalur zonasi dan jalur afirmasi. Nah, PPDB begini kan rasanya sangat baik tujuannya,” ujar perwakilan P2G.
Kami P2G setuju untuk dikaji ulang, evaluasi total, tapi bukan menghapus PPDB Zonasi dan Afirmasi tadi khususnya.
Sebab jika dihapus maka sekolah akan makin berbiaya mahal,,anak-anak yang tak tertampung di sekolah negeri terpaksa bersekolah di swasta dengan biaya mahal.
Padahal sudah menjadi kewajiban negara sesuai perintah Pasal 31 UUD 1945 untuk membiayai pendidikan.
Salah satu pokok pangkal masalah PPDB selama ini adalah ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia.
“Ini persoalan hulu nya sehingga pemerintah mestinya tuntaskan ini dulu, bangun sekolah dengan basis analisis data demografis, sehingga tak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa bahkan tak ada siswa atau sebaliknya sekolah negeri tidak mampu menyerap semua calon siswa karena keterbatasan ruang kelas. Jadi, kalau pemerintah langsung menghapus PPDB ini akan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam pendidikan, dan terkesan ini adalah rencana yang reaktif,”
P2G berharap ada kajian mendalam, duduk bersama evaluasi PPDB 7 tahun melibatkan Kemdikbud, seluruh Pemda, Kemendagri, Kementerian PUPR, dan stakeholders lainnya.
“Jadi harus ada kajian yang komprehensif hendaknya, dari segala aspek sbb PPDB tak hanya terkait dengan pendidikan, tapi juga dengan data demografis, infrastruktur sekolah, akses jalan, dan sarana transportasi,” ujarnya.
(ar/lb)