JAKARTA, liputanbangsa.com – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan organisasinya tidak terlibat politik praktis.
Pihaknya bahkan tidak segan memberikan sanksi bagi pengurus yang menggunakan fasilitas NU untuk kampanye atau urusan politik.
“Kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena mengadakan deklarasi capres di kantor NU ini kita tegur,” kata Gus Yahya usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Menurut Gus Yahya, sanksi tidak hanya berupa teguran, tapi juga bisa sampai diberhentikan.
“Ya, ada prosedurnya nanti kita peringatkan kalau diulangi peringatan kedua, kalau diulangi lagi bisa diberhentikan. Sudah ada mekanismenya sekali diperingatkan sudah kapok biasanya yang lain begitu,” jelas Gus Yahya.
Meski begitu, Gus Yahya mempersilakan jika ada anggota NU yang ingin terlibat dalam politik praktis.
Dia mengingatkan tidak melibatkan NU dalam aktivitas tersebut.
“Kalau sebagai pribadi ikut ke sana ke mari itu hak pribadinya kalau menggunakan lembaga tidak boleh.
Terkait adanya capres yang mengatasnamakan NU, Gus Yahya mengatakan tidak bisa memberikan sanksi. Sebab sanksi hanya bisa dijatuhkan kepada pengurus.
“Ya, kalau ada capres yang mengatasnamakan NU karena bukan pengurus NU kami bisa mengatakan itu tidak benar. Kami tidak bisa memberikan sanksi apa-apa kalau bukan pengurus,” pungkas Gus Yahya.
(ar/lb)