SEMARANG, liputanbangsa.com – Pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari pengaruh dinamika global, nasional, maupun regional.
Dampak perang Rusia dan Ukraina dan perubahan iklim secara tidak langsung menjadi ancaman resesi ekonomi yang terjadi pada beberapa negara.
Munculnya kebijakan klasifikasi global telah menciptakan distruksi yang dapat meningkatkan risiko krisis pangan dan energi di dunia, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan daerah.
Menanggapi permasalahan ini, DPRD Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Paripurna Pembicaran Tingkat I DPRD Provinsi Jawa Tengah (20/9/2023).
Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan pembagian inflasi, Pemerintah Jawa Tengah mengalokasikan subsidi untuk mengalokasi kekurangan ketersediaan pangan akibat fenomena El Nino.
Di samping itu, untuk mendorong penanggulangan kemiskinan, dialokasikan penetapan anggaran untuk pembangunan, sarana prasarana sistem penyediaan air minum atau SPAM pedesaan, rumah layak huni, dan listrik murah kepada masyarakat tidak mampu di samping program lain.
Alokasi pemberian bantuan keuangan tahun anggaran 2023 tepat diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan daerah sesuai dengan pertimbangan serta prioritas dan sinkronisasi antara kegiatan yang diusulkan dengan kebutuhan kabupaten, kota, dan pemerintah desa.
Kebijakan bantuan pemberian keuangan masih tetap untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan diharapkan dapat menggerakan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Dalam hal ini, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memberikan penjelasan Raperda Rancangan Perubahan APBD 2023.
Rancangan Perubahan APBD merupakan rencana tindak lanjut dari perubahan kebijakan umum APBD, serta perubahan prioritas dan anggaran.
Capaian Indikator Makro Pembangunan
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan penyusunan APBD dan anggaran 2023, meliputi :
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang diproyeksikan akan tetap tumbuh positif di tahun 2023 pada angka kisaran 5,20 -5,60%.
- Terkait inflasi, permintaan barang dan jasa semakin stabil inflasi Jawa Tengah di 2023 ditargetkan sebesar 3,01%
- Kesmiskinan, Jawa Tengah mengalami penurunan kemiskinan. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 10,77%, turun 0,21%, dibanding September 2022 sebesar 10,98%. Penurunan tersebut dilakukan dengan terus berupaya melalui strategi mengurangi beban masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan meminimalkan wilayah kemiskinan. Mendasarkan hal tersebut kemiskinan tahun 2023 diupayakan untuk mencapai target pada kisaran 9,86%-9,05%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah periode Februari 2023 sebesar 5,24%, turun 0,51% dibandingkan dengan Februari 2022 sebesar 5,75%. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, tingkat pengangguran terbuka sampai dengan akhir 2023 ditargetkan turun sebesar 5,48% – 4,80%.
- Nilai Tukar Petani. Capaian NTP periode Agustus 2023 sebesar 110,71 atau naik 1,63%, dibanding sebelumnya, yakni 108,93.
Disusul penyerahan berkas pandangan umum dari masing-masing fraksi tentang rancangan yang telah di usulkan Pj Gubernur Jawa Tengah.
Fraksi yang berpartisipasi dalam keputusan rancangan perubahan APBD 2023 meliputi fraksi PDIP, PKB, PPP, PKS, PAN, Gerindra, Golkar, dan Demokrat.
Mengenai tanggapan hasil gubernur terhadap pemandangan umum fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah atas Raperda Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 akan berlanjut pada Senin, 25 September 2023 mendatang.
(ar/lb)