SEMARANG, liputanbangsa.com – Berlangsung acara penting yang menandai komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jawa Tengah pada Selasa, (26/9/2023).
Acara bertajuk “Ikrar Bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN” berhasil mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan utama dalam upaya mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis.
Hadir dalam acara ini beberapa tokoh penting, termasuk Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komisi ASN, Asisten 1 Setda Provinsi Jawa Tengah, Asisten 2 Setda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah.
Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah Rahmah Nur Hayati mengungkapkan tujuan kegiatan.
“Tujuan kegiatan ini guna mewujudkan netralitas ASN Pemprov Jawa Tengah di Pemilu 2024. Ini merupakan amanah dari surat kep bersama Menteri PAN-RB yang mengatur mengenai netralitas ASN di seluruh Indonesia.” ujarnya.
Selain ikrar bersama, Pemprov Jateng juga telah melakukan berbagai kegiatan lainnya untuk memastikan netralitas ASN dan mencegah mereka berpihak kepada kelompok atau partai politik manapun.
Ia berharap ikrar ini akan diucapkan bersama pada setiap apel pagi.
Komisi ASN mengingatkan bahwa peran serta ASN dalam politik dapat merusak cita-cita masa depan demokrasi negara.
“Pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi besar, namun, ASN belum sepenuhnya netral dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan komitmen kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas mereka.”
“Komitmen ini menjadi sangat penting, terutama karena Jawa Tengah memiliki potensi rawan pelanggaran netralitas, mengingat salah satu calon presiden 2024 adalah mantan Gubernur Jawa Tengah. Dengan ikrar bersama ini, diharapkan pelanggaran netralitas dapat diminimalisir.” imbuhnya.
Di samping itu, Ketua Bawaslu Arief Rahman memberi apresiasi kegiatan ini.
Bawaslu sangat menghargai upaya untuk mewujudkan netralitas ASN di Jawa Tengah dan berjanji akan terus melakukan pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN.
“Jika pencegahan tidak berhasil, tindakan penindakan akan dilakukan. Kami telah menemukan beberapa pelanggaran netralitas dari tingkat kecamatan hingga tingkat guru sekolah. Kami berharap ikrar ini tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.” pungkasnya.
Di akhir acara, Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana mengucapkan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas ASN.
“Jawa Tengah telah mendapatkan penghargaan atas netralitas ASN dan mendapatkan predikat “Patuh”, namun perlu diingat bahwa Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah memiliki tingkat pelanggaran netralitas ASN yang tinggi.” pungkasnya.
Menyambut Pemilu 2024 yang akan datang, Pj. Gubernur berkomitmen untuk bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU Jawa Tengah guna meminimalisir pelanggaran netralitas ASN.
Ia menegaskan bahwa ASN memiliki hak pilih, tetapi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik atau kampanye.
Acara ini berlangsung dengan aman dan tertib hingga pukul 14.00 WIB, mencerminkan keseriusan dan komitmen bersama dalam menjaga netralitas ASN dalam konteks demokrasi di Indonesia.
(ar/lb)