liputanbangsa.com – Megawati Soekarnoputri, mengingatkan semua pihak untuk fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut menyebut, meski Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, termasuk tambang, ia mengingatkan bahwa tambang tak bisa dimakan, sehingga harus juga fokus mengurus pangan dan beras agar tidak lagi impor.
“Karena negara kita ini memang luar biasa resourcesnya, orang urusan tambang aja sekarang pada heboh, woh mau nyari tambang, mau nyari tambang saya tuh sampai bilang sama temen-temen, makanno tambang iku, nanti kalau sudah enggak ada beras terus piye,” kata Mega di acara Mukernas Perindo, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Megawati mengingatkan jangan lagi mengandalkan impor beras, sebab perubahan iklim akan membuat impor semakin sulit.
“Negara yang importnya atau eksport beras itu juga ketar-ketir, jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya kemana,” kata dia.
Menurut Megawati, pihaknya sudah 4 tahun fokus memberi intruksi agar menanam 10 macam tanaman pendamping beras dan juga fokus ke pangan.
Untuk itu, ia mengajak Perindo juga melakukan hal serupa.
“Mari Perindo juga begitu menanam 10 macam tanaman yang saya namakan pendamping beras bukan pengganti. Kalau nanti enggak ada (beras), jangan pikir loh mau import, importnya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya,” pungkasnya.
Jokowi Jelaskan Pemberian Izin Tambang untuk Ormas
Presiden Jokowi menjelaskan alasan di balik pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.
Menurut Jokowi, hal ini bermula dari keluhan yang diterimanya saat berkunjung ke masjid dan pondok pesantren (ponpes).
“Banyak komplain kepada saya, ‘Pak, kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan besar. Kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok, waktu saya datang ke ponpes, berdialog di masjid’,” kata Jokowi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).
“Itu lah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang,” sambungnya.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa izin pengelolaan tambang tidak diberikan langsung kepada ormas, melainkan kepada badan usaha yang berada di bawah naungan ormas tersebut.
“Tapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu. Baik koperasi, maupun PT dan CV maupun yang lain-lain,” ujarnya.
Menanggapi kabar bahwa Muhammadiyah menerima tawaran untuk mengelola izin tambang, Jokowi menekankan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mendorong ormas keagamaan untuk menerima izin pengelolaan tambang.
“Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan, itu ndak. Kalau memang berminat ada keinginan, regulasinya sudah ada,” pungkas Jokowi.
Jokowi Resmikan Kawasan Industri Terpadu Batang, Bisa Tampung 250.000 Pekerja
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024). Jokowi mengatakan kawasan industri akan dibangun dengan luas 4.300 hektare yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk 2.500 pekerja.
“Sekarang total dalam perencanaan adalah 4.300 hektare yang nantinya akan menampung industri, menampung pabrik-pabrik, yang akan membuka lapangan kerja kurleb sebanyak tadi Pak Menteri Investasi sudah sampaikan kurang lebih 250.000 pekerja karyawan yg bisa bekerja di Kawasan Industri Terpadu Batang ini. Goalnya ke situ,” jelas Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/7/2024).
“Karena memang kita harus membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat kita,” sambungnya.
Menurut dia, total investasi saat ini mencapai Rp14 Triliun yang berasal dari 18 perusahaan. Untuk tahap awal, Jokowi menyebut KITB sudah menampung 19.000 pekerja.
“Dengan investasi yang sekarang masuk sudah 14 Triliun dan menyangkut kurang lebih 19.000 pekerja. Ini baru awal-awal,” ujarnya.
(ar/lb)