SURABAYA, liputanbangsa.com – Suara Perempuan untuk Keadilan (SPK), Kamis 10 Oktober 2024 menggelar aksi massa dan mengawal sidang kode etik terhadap Muhammad Agil Akbar Koordinator Divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi Bawaslu Surabaya.
Agil Akbar selaku teradu atas pornografi, perselingkuhan dan ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu, meminta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan putusan tegas dengan pemecatan.
Wahyu Fajar selaku perwakilan aksi mengatakan bahwa aksi yang dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan dukungan moril terhadap pengadu yang menjadi korban oleh oknum pejabat pengawas Pemilu.
“Kami disini memberikan dukungan moril terhadap pengadu atas perilaku teradu, yang selaku pejabat negara dan telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban,” terangnya.
Dukungan tersebut bukan tanpa dasar, Fajar menjelaskan bahwa pihaknya memiliki bukti konkrit perbuatan teradu Agil Akbar yang juga melakukan tindakan penindasan terhadap keluarga korban.
“Kami memiliki bukti bukti konkrit apa yang dilakukan teradu terhadap pengadu, baik itu melalui bukti Chatting juga rekaman atas ancaman yang dilakukan kepada keluarganya,” tambahnya.
Sebagai bentuk keadilan terhadap korban, Fajar meminta kepada Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyidang teradu Agil Akbar untuk memberikan putusan tegas dengan sanksi pemecatan.
“Demi marwah dan dan martabat Negara, kami meminta kepada DKPP untuk memberikan putusan tegas terhadap teradu Agil Akbar dengan pemecatan. Dan kami juga akan terus mengawal kasus ini hingga ke ranah pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh teradu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 298 KUHP,” pungkasnya.
(ar/lb)