liputanbangsa.com – Cegah biaya berwisata ke Yogyakarta lebih mahal daripada berwisata ke Singapura, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ingatkan pemerintah Kota Yogyakarta, agar lebih rinci dalam membuat aturan bus pariwisata dilarang masuk ke kota.
Hal itu disampaikan Ketua Organda DIY Hantoro, sebab menurutnya jika kebijakan tersebut tidak diperinci dapat membuat biaya berwisata di Yogyakarta membengkak.
“Jangan sampai nanti ke Jogja malah lebih mahal daripada ke Singapura,” ujar Hantoro saat dihubungi, Selasa (14/3).
Lebih lanjut, Hantoro mengatakan pembengkakan biaya tersebut terjadi apabila Pemkot Yogyakarta tidak memikirkan jumlah shuttle yang digunakan untuk mengangkut wisatawan dari Terminal Giwangan ke lokasi wisata di Yogyakarta.
Kemungkinan wisatawan harus berganti shuttle lebih dari satu kali, mengingat jumlah destinasi wisata di Kota Yogyakarta sangat beragam.
“Yang penting kalau bikin aturan harus diikuti dengan kebijakan lain, siap enggak feeder-nya (shuttle). Kalau tidak siap kan sama saja untuk melarang orang masuk ke Kota Jogja,” kata dia.
Salah satu tujuan dari rencana larangan bus wisata masuk ke Kota Yogyakarta ialah mengurangi kemacetan, tetapi Hantoro mengatakan kemacetan di jalan akan bertambah apabila jumlah shuttle terlalu banyak.
“Kalau menurut perhitungan itu solusi untuk mengurangi kemacetan itu harus ada angkutan publik yang kapasitas besar. Kalau misalnya dibagi kecil-kecil kan malah jadi banyak kendaraannya,” jelas dia.
Organda DIY menghitung, saat low season jumlah bus wisata yang masuk ke Kota Yogyakarta sebanyak 50 bus. Sedangkan saat akhir pekan atau high season, bus pariwisata yang masuk ke Kota Yogyakarta sampai 120 bus. Dengan perhitungan itu menurut Hantoro untuk mengantar wisatawan dari Terminal Giwangan ke Kota Yogyakarta dibutuhkan 5-6 shuttle.
“Apakah tidak tambah macet. Seharusnya kalau kita seperti itu masterplan Kota Jogja harus diperbaiki, bagaimana izin-izin tentang hotel, izin-izin yang untuk pusat oleh-oleh. Itu sebenarnya dari swasta pihak oleh-oleh itu sudah mulai sadar sudah geser keluar luar kota Jogja,” beber dia.
Hantoro mengatakan pihaknya siap mematuhi jika kebijakan larangan bus wisata masuk ke Kota Yogyakarta.
“Ya kalau prinsipnya dari kami pihak operator diberhentikan di terminal ndak masalah wong solar e ra sudo akeh (solar tidak berkurang banyak). Kalau bisa taruh di garasi saya saja juga boleh kok,” kata dia.
Sumadi selaku Penjabat (PJ) Wali Kota menyampaikan pada 2023 ini pihaknya akan melakukan percobaan melarang bus pariwisata masuk di dalam Kota Yogyakarta.
“Memang tahun 2023 kita mencoba merencanakan bus tidak masuk di dalam kota,” kata Sumadi, Rabu (8/3).
Sedangkan, menurut Sumadi Kementerian perhubungan dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyetujui wacananya.
“Prinsipnya pak gubernur setuju danmenhub setuju nanti kita dapat 2,6 hektar lahan di terminal giwangan untuk parkir bus wisata,” ujarnya.
Mekanismenya lanjuta Sumadi, bus pariwisata akan parkir di sekitar Terminal Giwangan dan akan diantar dengan menggunakan shuttle bus yang disediakan. “Wisatawan nanti disana (parkir) ada shuttle yang mengantar ke kota,” kata dia.
Ada 2 alternatif yang digunakan Sumadi untuk pengadaan shuttle bus, yakni shuttle bus dianggarkan melalui kementerian perhubungan, dan yang kedua mengefektifkan Bus Transjogja.
“Rencana ada 2 alternatif dari kementerian kalau tidak kita efektifkan Transjogja pada sabtu dan minggu atau long weekend kita alokasilan jadi shuttle. Transjogja tarif seperti biasa tarif murah hanya Rp 2.500,” dia. (afifah/lbi)