Unjuk Rasa PKL Malioboro Yogyakarta, Tuntut Relokasi Ditunda – Liputan Online Indonesia

YOGYAKARTA, liputanbangsa.com – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) anggota Paguyuban Tri Dharma yang berjualan di sentra Teras Malioboro 2 menggelar aksi unjuk rasa menuntut penundaan kebijakan relokasi oleh Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta, Rabu (18/7).

Aksi unjuk rasa ini digelar di halaman barat Teras Malioboro 2.

Berdasarkan pantauan, para PKL membawa spanduk raksasa bertuliskan ‘Petisi Rakyat untuk Kesejahteraan PKL’ yang ditandatangani 831 pedagang anggota Tri Dharma.

Mereka juga membawa beragam poster dengan bermacam-macam tulisan, seperti ‘Relokasi Bikin: Putus Sekolah, Patah Semangat, Pusing Kepala’. Lalu ada pula ‘Nek Raiso Ngopeni Rasah Relokasi’ juga ‘PKL Malioboro Butuh Solusi Bukan Janji’.

Ketua Koperasi Paguyuban Tri Dharma, Arif Usman menuturkan, para PKL menuntut penundaan relokasi lantaran merasa tak pernah dilibatkan dalam proses kebijakan ini.

“Saat ini tunda dulu, kasih kesempatan (komunikasi) dua arah, soalnya selama ini kami tidak pernah dilibatkan,” kata Arif.

Arif menekankan, aksi PKL nekat kembali berjualan di trotoar Jumat (12/7) malam lalu, kemudian ricuh antar pedagang dan petugas keamanan di Teras Malioboro 2 sehari setelahnya adalah secuil dari dinamika panjang yang sudah berjalan sejak tahun lalu.

Ia berujar, para PKL sudah minta untuk dilibatkan dalam proses pembahasan relokasi ini kepada Pemkot Yogyakarta sejak 2023 lalu, tapi sampai hari ini tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi.

Dia pun mempertanyakan pernyataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan bahwa komunikasi telah dijalin antara pemerintah dan pedagang perseorangan, bukan melalui paguyuban. Namun, kata Arif, nyatanya tidak semua PKL Malioboro diajak berdiskusi.

Pemda DIY, kata dia, justru lebih banyak melibatkan pengurus lama paguyuban yang statusnya sudah nonaktif dalam pembahasannya.

Perjanjian kontraktual antara pemerintah selaku pengelola Teras Malioboro 2 dan pedagang sebagai penyewa yang disinggung Sultan, kata Upi, juga tidak pernah ada.

“Kalau sekarang katanya secara individu, kita tagih kalau secara individu berarti kan semua pedagang dihadirkan pada sosialisasi. Kami mintanya bukan sosialisasi, tapi forum dialog terbuka komunikasinya dua arah. Permasalahan pemerintah seperti apa, permasalahan pemerintah seperti apa, sehingga disepakati solusi terbaik bagi kedua belah pihak, tapi kan selama ini nggak ada,” kata Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriati alias Upi.

 

Intinya, mereka tak ingin diperlakukan sama seperti saat relokasi pertama 2022 lalu dari area pedestrian ke Teras Malioboro 2.

Kala itu, pemindahan pedagang dianggap merugikan PKL dari sisi pemasukan. Selain itu, mereka menyatakan omzet pascarelokasi menurun drastis.

Terlebih, lanjut Upi, lokasi baru di dua titik yakni Ketandan dan Beskalan lebih tidak representatif atau terlalu ‘tersembunyi’ dari area pedestrian dibanding Teras Malioboro 2 yang ada di pinggir jalan.

Di sisi lain, lokasinya terlalu berdekatan dengan sentra Teras Malioboro 1.

“Di sini (Teras Malioboro 2) yang depan-depan aja yang ramai. Harus ada effort untuk masuk. Dengan kondisi kita yang dekat dengan jalan untuk pengunjung masuk aja susah, bagaimana kalau kita disembunyikan di belakang Ramayana (Ketandan) dan belakang Teras Malioboro 1 (Beskalan),” imbuhnya.

Pemilihan kedua lokasi itu pun, kata Upi, juga baru diketahui pihaknya usai ada pengumuman melalui media sosial Pemda DIY.

Termasuk, ketentuan durasi menempati Teras Malioboro 2 selama dua tahun juga tidak pernah diutarakan sebelumnya.

“Kita pernah tanya ke Pemkot, katanya sementara, tapi sementaranya berapa lama dijawab, ‘pokoknya sementara’,” imbuhnya.

Besar harapan para PKL agar Pemda DIY sebagai pemangku kebijakan dan Pemkot Yogyakarta selaku pelaksana kebijakan relokasi ini agar membuka hati nurani masing-masing.

Arif dan Upi memastikan bahwa para PKL tak pernah menentang rencana relokasi atau bahkan mau disebut anti pemerintah. Para pedagang cuma ingin didengarkan lewat ruang dialog terbuka.

“Karena kami di sini bukan objek, tapi subjek. Relokasi ini paling berdampak ya kepada kami para pedagang,” katanya.

Pemprov DIY bakal merelokasi sebanyak 1.041 PKL yang kini berjualan di kompleks sentra Teras Malioboro 2, Yogyakarta, pada 2025 mendatang.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengklaim telah mengkomunikasikan hal itu semua kepada perseorangan pedagang selaku pengguna lapak di Teras Malioboro 2.

Dia juga menyebut durasi pemakaian lapak selama dua tahun semenjak relokasi dari kawasan pedestrian 2022 silam, sudah disampaikan dari awal.

 

(ar/lb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *