liputanbangsa.com – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun dari 96 menjadi di posisi 110, hingga lebih rendah peringkatnya dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, serta Timor Leste.
Penurunan IPK sebanyak 4 poin menjadi 34 pada 2022 tersebut dilaporkan oleh Transparency Internasional Indonesia (TII).
Ketua Institut Harkat Negeri sudirman Said menyampaikan bahwa IPK merupakan salah satu cerminan dari tata kelola pemerintahan. Dengan adanya kemerosotan IPK ini menandakan ada masalah yang serius di tingkat makro penyelenggaraan negara.
“Saya melihatnya korupsi itu lebih dari sekadar soal penegakan hukum. Tapi korupsi itu soal perilaku, nilai-nilai, kultur kekuasaan dan soal kesehatan demokrasi, dan ada huhungan erat dengan politik keseluruhan,” ujar Sudirman Kamis (9/2).
Tata nilai, etika dan aturan-aturan yag berlaku dalam sebuah negara tak berjalan dengan baik, karena pemerintah gagal mengelola pengendalian di tingkat makro.
“Ini yang sedang merosot, lingkungan pengendalian makro. Misalnya, praktik nepotisme di level paling tinggi memberikan contoh. Maka yang di level bawah akan mengikuti,” tuturnya.
Ia menambahkan, “Level paling tinggi bukan hanya pada nasional tapi juga bisa pada level provinsi, kabupaten, dan kementerian terjadi nepotisme,” imbuh Sudirman.
Tak hanya perihal lingkungan pengendalian makro saja, masih terjadi benturan kepentingan di dalam tata kelola pemerintahan sehingga merusak demokrasi dan melanggengkan korupsi, menurut Sudirman.
“Conflict of interest ditunjukkan di mana-mana. Benturan kepentingan antara yang membuat regulasi dan yang mendapat manfaat regulasi. Antara kekuasaan yang harusnya menjaga kepentingan publik, tapi juga ikut menjalankan usaha di dalam kekuasaan,” jelasnya.
“Alat-alat kontrol dalam tata negara mengalami penumpukan. Misalnya, apakah Parlemen kita masih eksis sebagai alat kontrol? Apakah badan audit negara masih efektif sebagai alat kontrol?. Apakah lembaga penegak hukum masih memiliki kewibawaan?” imbuhnya.
Dengan berawal dari mencari kepemimpinan baru lewat Pemilu 2024, Sudirman berharap penurunan IPK ini bisa diperbaiki secepatnya.
“Setiap perubahan besar selalu memberi harapan bagi lahirnya perbaikan,” tandas mantan Menteri ESDM ini.
“Inilah kesempatan besar bagi bangsa untuk memperbaiki lingkungan pengendalian makro. Dengan cara mendorong figur-figur yang punya komitmen pada clean government, tata kelola dan penegakan etika publik, untuk maju berkontestasi secara sehat,” paparnya. (afifah/lbi)