liputanbangsa.com – Dinilai tak sigap menolak wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan jabatan, pakar hukum tata negara Feri Amsari sebut Presiden Joko Widodo plin plan.
Ia mengatakan sikap Jokowi membuat wacana tersebut hanya mati suri. “Presiden itu paling plin plan dalam sejarah. Sebelumnya mau taat konstitusi kalau ada yang menunda, ‘menampar muka saya’,” kata Feri dalam acara ‘Political Show’ yang dikutip dari CNNIndonesia TV, Senin (6/3) malam.
“Lalu kemarin tiba-tiba ngomong soal hak semua orang untuk bicara termasuk soal isu penundaan atau tiga periode. Hari ini lain lagi, KSP tiba-tiba bicara soal, ‘ayo hormati putusan pengadilan’. Itu kan sama saja menghormati penundaan pemilu. Jadi presiden tidak juga selalu konsisten,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Jokowi diminta bersikap tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024 oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Ia kembali menambahkan, Jokowi melarang semua pihak melontarkan wacana itu jelang kontestasi politik lima tahunan.
“Kita harus paham tugas kepala negara dan kepala pemerintahan. Sejauh mana presiden bersikap secara negarawan?,” ujar Feri.
Sedangkan, Faldo Maldini selaku Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara mengatakan Jokowi tidak pernah berniat untuk menunda Pemilu atau melanjutkan periode kepemimpinannya. Sejak awal Presiden RI tersebut telah tunduk dan patuh pada konstitusi.
“Tapi presiden berkali-kali bicara (tunduk konstitusi), berkali-kali. Jadi mohon maaf yang disampaikan bang Feri gosip politik semua,” kata Faldo.
Lebih lanjut, ia mengatakan hanya melalui amandemen UUD 1945 dan keputusan politik DPR, forum penundaan pemilu tersebut dapat digugat.
Faldo mengatakan forum penundaan pemilu hanya dapat digugat melalui amandemen UUD 1945 ataupun keputusan politik DPR. Sementara hingga saat ini wacana itu tidak ada yang terealisasi.
“Presiden ngomong berkali-kali loh, komitmennya. Dan presiden pemerintah Pak Jokowi sebagai kepala pemerintah berkali-kali menyampaikan kita tunduk pada konstitusi, kita taat pada konstitusi, itu clear,” ujarnya.
Banyaknya orang yang menganggap Jokowi sebagai aktor penunggang penundaan Pemilu 2024, ia merasa heran kenapa Jokowi selalu menjadi kambing hitam dalam wacana tersebut.
“Sedih juga, presiden selalu kena dalam hal begini, politik elektoral presiden sering jadi kambing hitam. Kalau seandainya tidak ada buktinya, ini fix ngarang tok (saja),” katanya.