Masuk Pekan ke-4, TNI – Polri Masih Negosiasi Guna Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB – Liputan Online Indonsia

Masuk Pekan ke-4, TNI - Polri Masih Negosiasi Guna Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB. Foto: dok.www.liputan6.com

liputanbangsa.com – Pekan keempat sejak penyanderaan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin oleh Egianus Kogoya.

Tim gabungan TNI-Polri mengaku masih akan melakukan upaya persuasif dalam pembebasan pilot pesawat Susi Air itu. Dan belum ada langkah yang diambil untuk melakukan tindakan penyerbuan.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Prabowo memastikan jika pihaknya belum akan mengambil langkah KKB, karena yang menjadi prioritas saat ini adalah keselamatan Philip.

“Keselamatan pilot masih menjadi fokus yang utama,” ungkapnya.

Benny menegaskan memasuki pekan keempat penyanderaan Philip, tim gabungan yang berada di lapangan masih terus melakukan upaya penyelamatan dengan cara-cara persuasif.

Namun sebagai langkah awal menyelamatkan Philip, tim gabungan TNI-Polri telah berhasil mendeteksi keberadaan kelompok tersebut. Hanya saja, Benny mengaku tidak bisa menjelaskan secara detail karena dikhawatirkan dapat membahayakan upaya penyelamatan pilot.

“Detailnya tidak dapat saya sampaikan karena bersifat rahasia karena dapat mengganggu upaya penyelamatan pilot,” jelasnya.

Sebelumnya Philip menjadi sorotan usai disandera oleh OPM sejak 7 Februari lalu. Ia dilaporkan menghilang tak lama setelah kelompok tersebut membakar pesawat Susi Air di Nduga.

Atas insiden tersebut pemerintah Indonesia menyelidikinya dan setelah itu mengonfirmasi bahwa Philip disandera OPM. Karena Penyelidikan tersebut Indonesia berhasil  mengetahui titik koordinat pilot Susi Air itu.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah menyatakan operasi penyelamatan Philip tidak bisa langsung dilakukan dengan cara operasi militer, namun mesti dengan cara persuasif.

“Kita masih terus laksanakan bersama TNI dan Polri, bahwasanya ini adalah proses penegakan hukum tidak bisa kita langsung laksanakan operasi militer dan tentunya kita tetap mengedepankan penegakan hukum,” kata Yudo.

(heru/lbi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *