liputanbangsa.com – Kementerian Keuangan tetapkan bea keluar ekspor crude palm oil (CPO) senilai US$52 setara Rp806 ribu per ton, Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) minta Kemenkeu hapus bea keluar ekspor sawit menjelang idulfitri.
Sahat M Sinaga selaku Plt Ketua Umum DMSI mengatakan, pasar secara global sedang menurun namun produk CPO yang diekspor saat ini tak hanya dikenai bea keluar saja, tetapi dikenai pungutan ekspor senilai US$90 setara Rp1,3 juta per ton. Ia menambahkan, bahkan harga CPO milik Malaysia terhitung lebih murah dibanding Indonesia.
“Jadi ekspor itu jangan dihalangi. Supaya tidak dihalangi, perlu pengorbanan, pengorbanan Kementerian Keuangan yaitu bea keluarnya yang sekarang US$52 per ton sementara dihapus, di-freeze. Ditunda sampai lebaran selesai,” ujar Sahat Selasa (7/2).
Sahat menjelaskan ekspor produk sawit ini yang menjadi penunjang produksi minyak goreng dalam negeri, maka perlu didukung dalam pelaksanaanya. Ia telah melakukan simulasi perhitungan, untuk distribusi minyak goreng curah dari pabrik ke warung-warung rata-rata produsen harus menanggung beban Rp2.601 per liter.
Sedangkan, untuk minyak goreng premium, produsen harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dengan menanggung bebas Rp4.041 per liter untuk distribusinya.
“Selama ini kalau harga (migor) curah itu dari pabrik sampai ke lapangan itu ongkosnya Rp3.000 perak. Oleh karena itu, harga dari pabrik itu Rp11 ribu, maka produsen nombok Rp2.601 untuk menjual supaya (tetap) terjual Rp14 ribu,” ucapnya.
Produsen minyak goreng harus banyak mengambil keuntungan dari ekspor sawit dengan margin sebesar US$38 agar bisa menutupi kerugian.
“Itu artinya kalau kita tidak ekspor, runyam semua ini, nggak akan jalan (rantai produksinya),” tutur Sahat.
Ramadhan tinggal dua hari lagi, biasanya permintaan minyak akan cenderung tinggi pada bulan itu. Namun, kondisi ekonomi global yang menurun hingga membuat 6 juta ton CPO tidak bisa diekspor ke luar negeri dapat membuat pengusaha kehilangan minat untuk memproduksi minyak goreng. Akibatnya, harga minyak goreng berpotensi melambung tinggi bahkan terjadi kelangkaan.
“Supaya bisa lancar minta tolong gotong royong dari Kemenkeu untuk legowo freeze dulu 3 bulan, dari Februari-April supaya kita tidak dipecundangi Malaysia. Dia yang ekspor untungnya gede-gede, kita tidak bisa,” jelasnya.
“Tapi kalo bea keluar 0, dua minggu pasti langsung datang menteri Malaysia, help me (minta tolong). Pasti itu, karena kita ada 6 juta ton. Itu siap digelontorkan,” tandasnya. (afifah/lbi)