liputanbangsa.com – Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan oleh IMF akan melambat dari 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada tahun 2023. Melihat fenomena tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah harus tetap waspada.
Ia kembali menambahkan, tak hanya waspada, pemerintah juga harus antisipatif serta terus memperkuat ketahanan domestik dalam mencermati kondisi perekonomian global saat ini.
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada tahun 2023.
Penguatan ketahanan domestik dijalankan melalui bauran berbagai kebijakan fiskal dan moneter seperti Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perpu Cipta Kerja, dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Pengendalian inflasi serta peningkatan investasi sebagai bagian dari strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan upaya yang pemerintah lakukan untuk terus menjaga daya beli masyarakat.
“Terkait dengan ketahanan sektor eksternal juga menjadi perhatian Pemerintah terutama untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi terutama dari inflasi impor yang saat sekarang terutama dari harga-harga energi. Dalam hal ini tentu likuiditas menjadi penting. Dan sekali lagi, pemerintah dalam pengaturan devisa hasil ekspor sedang merevisi PP nomor 1 tahun 2019,” kata Airlangga secara virtual dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, 5 Maret 2023.
Di tengah peningkatan Administered Prices (AP), TPIP-TPID telah bersinergi dan berkoordinasi dengan solid higga menghasilkan capaian realisasi inflasi pada 2022 yang masih tercatat di bawah proyeksi yakni sebesar 5,51 persen Year on Year (YoY).
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan sejak tahun 2022 melalui agenda GNPIP sudah berjalan dengan baik. Alhasil, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun dialokaskan pemerintah dengan fokus program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan.
Jika dirinci, program penguatan sektor pertanian yakni untuk pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, kemudian DAK fisik dan non fisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan.
Bertujuan untuk mempermudah akses pembiayaan untuk peningkatan produksi pertanian seperti melalui program KUR Alat dan Mesin Pertanian (alsintan) dan KUR Super Mikro, penguatan sektor pertanian harus dilakukan juga.
Lebih lanjut, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa dalam memasuki periode bulan Ramadan dan Idulfitri 2023 akan terjadi peningkatan harga pada pangan dan aneka tarif angkutan. Dengan demikian, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama bulan Ramadan dan Idulfitri 2023.
“Pertama, melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi. Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan,” tutur Menko Airlangga.
Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian di tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu, pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus mendorong sinergi dan kerja sama agar inflasi tetap dalam sasaran 2023 dan ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir dalam bentuk moral suasion. Dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan, agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga. Terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana. Sehingga tidak terjadi overbuying akibat misinformasi,” jelasnya. (afifah/lbi)