BANDUNG, liputanbangsa.com – Pemprov Jabar tak mengizinkan kegiatan diskusi yang menghadirkan Anies Baswedan digelar di bagian dalam Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung.
Alhasil, kegiatan digelar lesehan di halaman GIM. Informasi mengenai tak diberikannya izin itu dikabarkan oleh Pemprov Jabar sehari sebelum pelaksanaan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD PKS Jabar, Haru Suandharu, menyayangkan Pemprov Jabar mendadak memberitahukan ke panitia bahwa kegiatan tak boleh diadakan di dalam gedung.
“Kalau misalnya memang gedung milik pemerintah dan enggak boleh dipakai, seharusnya dari awal (izinnya) enggak boleh atuh. Berarti enggak ada pembatalan sehari sebelum acara,” kata Haru melalui sambungan telepon pada Senin (9/10).
Bila memang gedung tersebut tak boleh dipakai untuk kegiatan politik, kata Haru, seharusnya Pemprov Jabar memberi tahu sejak panitia mengajukan izin. Hal itu guna mencegah adanya isu sentimen politik ke salah seorang bacapres.
“Jadi, begitu mengajukan: ‘punten, enggak bisa’. Kan, gitu ya, makanya harus jelas, supaya enggak lari ke mana-mana nanti, sentimen politik atau apa,” ucap Haru.
“Harusnya dari awal ketika ada yang mengajukan, siapa pun partai politik atau relawan, ya dari awal harusnya sudah dikatakan, enggak boleh,” lanjut Haru.
Seperti diberitakan, panitia sebelumnya sudah mendapat izin dari Disparbud Pemprov Jabar untuk mengadakan kegiatan itu.
Hal itu tertera dalam surat bernomor 1853/HM.03/UPTDPKDJB yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023 dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Pemprov Jabar, Ary Heriyanto.
Dalam poin pertama surat dituliskan bahwa Gedung Indonesia Menggugat tak diperkenankan dijadikan tempat untuk mengadakan kegiatan politik.
Dengan adanya surat itu, persiapan pun digelar. Namun, pada Sabtu (7/10) tiba-tiba panitia didatangi oleh seorang pegawai dari Disparbud Pemprov Jabar yang mengabarkan bahwa kegiatan diskusi harus dibatalkan.
Pernyataan Kepala Dispabud
Kepala Disparbud Pemprov Jabar Benny Bachtiar mengatakan, bahwa sebelum hari pelaksanaan dirinya sempat berkomunikasi dengan Yuningsih yang merupakan anggota Komisi II DPRD Jabar dari fraksi PKB. Dari komunikasi itu, Yuningsih memberitahukan tak ada unsur politik dalam kegiatan itu.
“Saya bilang, ‘Gak ada kegiatan politik ya?’. Enggak katanya, ini pure diskusi aja di antara mereka (anak muda),” kata Benny ketika dikonfirmasi pada Minggu (8/10).
Selain itu, dalam surat kegiatan yang diterima Pemprov Jabar pun tak disebut kegiatan itu bakal mengundang Anies Baswedan.
Benny lalu mengizinkan kegiatan itu untuk diadakan karena tak ada unsur politik.
Tiba-tiba dia mendapatkan informasi adanya baliho Anies yang terpasang di Gedung Indonesia Menggugat.
(ar/lb)