liputanbangsa.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Mohammad Saleh, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas.
Ia meminta agar pemerintah daerah lebih serius dalam memenuhi hak-hak kelompok difabel, baik dalam aspek pelayanan dasar, aksesibilitas, maupun pemberdayaan ekonomi dan sosial.
Dalam pernyataannya, Saleh menyampaikan bahwa inklusivitas bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut perlakuan setara dan kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan produktif di tengah masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan tidak diskriminatif dan dapat diakses oleh seluruh warga, termasuk para penyandang disabilitas. Mereka punya hak yang sama untuk hidup layak dan mendapatkan perlindungan,” ujar dia.
Ia menyoroti pentingnya peningkatan aksesibilitas di ruang-ruang publik, perkantoran, layanan kesehatan, pendidikan, hingga transportasi umum. Menurutnya, banyak fasilitas publik yang masih belum ramah difabel, baik infrastruktur maupun pelayanan.
Selain pelayanan, Saleh juga menekankan perlunya program pemberdayaan yang menyasar para penyandang disabilitas agar mereka memiliki kemandirian secara ekonomi.
“Pemberdayaan ekonomi bagi difabel harus menjadi perhatian. Mereka harus diberi ruang dan akses pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta kemudahan pembiayaan. Potensi mereka sangat besar jika diberi peluang yang tepat,” katanya.
Saleh yang juga Ketua DPD Golkar Jateng itu juga mengajak semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.
“Mewujudkan layanan yang inklusif bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab sosial bersama. Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang setara,” tegas dia.
Dengan dorongan ini, Mohammad Saleh berharap Jawa Tengah bisa menjadi provinsi yang ramah disabilitas dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberikan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.