SEMARANG, liputanbangsa.com – Seluruh aparatur sipil negara (ASN) hadir di acara bertajuk “Memperkuat Integritas untuk Mewujudkan Capaian Target Pendapatan Bapenda Provinsi Jateng 2023” pada, Selasa (7/2) di ruang rapat Kantor Bapenda Jateng.
Acara tersebut bertujuan untuk penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh seluruh ASN, termasuk 134 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah.
Secara simbolis, pelaksanaan penandatanganan dilakukan oleh Eddy Sulistyo Bramantyo Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Jateng, perwakilan pejabat eselon III dan IV, kemudian diikuti seluruh pegawai di masing-masing bidang.
Plt Kepala Bapenda Jateng, Eddy Sulistyo Bramiyanto menjelaskan maksud dari acara penandatangan pakta integritas dan perjanjian kerja, ialah untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ia menambahkan tujuan yang lebih rinci dari acara tersebut, yakni menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel, serta kualitas pelayanan yang cepat, mudah, dan murah
“Pakta integritas ditandatangani oleh seluruh ASN Bapenda sebanyak 750 orang, sedangkan perjanjian kinerja ditandatangani oleh pejabat struktural dan fungsional Bapenda Provinsi Jateng, sebanyak 134 orang. Antara lain sekretaris, kepala bidang, kepala OPD di Jateng, bendahara keuangan pembantu, dan sebagainya,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno memberikan pesan di acara penandatanganan pakta integritas tersebut kepada ASN agar selalu menjaga integritas, supaya tidak mudah goyah oleh berbagai faktor. ASN harus tetap berpegang teguh pada komitmen integritas meski selalu ada peluang untuk korupsi atau pelanggaran lainnya dalam bekerja.
“Kami matur nuwun kepada panjenengan semua yang memiliki komitmen sama, yakni bagaimana untuk menjaga integritas. Terkait integritas memang gampang diucapkan, karena terberat adalah pada saat komitmen kita berintegritas, dihadapkan pada kesempatan dan peluang,” tutur Sumarno.
Tugas kewajiban dan tanggung jawab ASN dalam bekerja akan diuji pada saat mempunyai kewenangan mengelola sember daya, menurut Sumarno.
Sekda menjelaskan, setiap kompensasi berupa gaji dan tunjangan yang dianggarkan pemerintah untuk para ASN tidak diberikan secara cuma-cuma. Dengan melakukan aktivitas sesuai tugas dan tanggung jawab yang baik sebagai ASN, kompensasi berupa gaji dan tunjungan tersebut baru bisa disahkan dan dihalalkan.
“Yang seperti ini perlu kita ingatkan kembali, mengingatkan kepada diri kita sendiri, bahwa komitmen-komitmen seperti ini harus kita dukung. Karena kita pasti akan mengalami di lapangan itu yang berat, dengan berbagai peluang dan kesempatan,” jelas sekda. (afifah/lbi)