liputanbangsa.com – Jenderal militer akan dikirim Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis. Indonesia ingin melibatkan mereka dalam pembicaraan tentang transisi demokrasi dan berjumpa dengan junta Myanmar.
Namun, Kementerian Luar Negeri RI mengindikasikan belum ada upaya diplomatik dari jenderal militer tersebut.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu Sidharto Suryodipuro berikan pernyataan saat pengarahan media di Jakarta, “Pada saat ini tidak ada upaya diplomasi yang dilakukan oleh jenderal, pada waktunya semua informasi akan disampaikan,” ujarnya pada Jumat, 10 Maret 2023.
Diketahui, kekerasan dan ketidakstabilan politik menimpa Myanmar sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Tatmadaw tak kunjung menunjukkan niatnya mengimplementasikan konsensus, ASEAN merasa frustasi.
Dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman utusan khusus ke Myanmar merupakan bagian dari konsensus tersebut.
Terkait pendekatan Indonesia dalam menyelesaikan krisis Myanmar, Sidharto enggan meemberikan penjelasanlebih lanjut. Jakarta akan menggunakan diplomasi diam-diam.
“Karena hanya melalui cara itulah akan diperoleh gambaran mengenai adanya ruang negosiasi. Kalau disampaikan secara publik, ruang diplomasi menjadi sangat sempit,” ujar Sidharto.
Sidharto kembali menambahkan, Indonesia kembali mengirimkan pesan tentang pentingnya penghentian kekerasan, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan perlunya dialog politik yang inklusif yang melibatkan semua pihak di Myanmar dengan cara diam-diam tersebut.
Sejumlah kelompok sipil hingga think-tank menyoroti langkah-langkah yang dilakukan Indonesia. Banyak pihak yang menyarankan Jakarta segera menutup ruang komunikasi dengan junta karena kelompok itu melanggengkan kekerasan dan segera mengakui National Unity Government di Myanmar, pemerintahan sipil yang didirikan paska-kudeta. (afifah/lbi)