JAKARTA, liputanbangsa.com – Presiden RI Joko Widodo meyinggung soal situasi pemilu 2024 dalam sidang MPR RI bersama diskusi DPR dan DPD RI pada Rabu (16/8).
“Sedang tren di kalangan koalisi dan partai, setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya ‘Belum ada arahan pak Lurah’. Saya sempat mikir siapa ini pak Lurah. Sedikit-sedikit kok pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud pak Lurah ternyata saya. Saya tegaskan saja ‘Saya bukan Lurah, saya Presiden Republik Indonesia’, ternyata pak Lurah itu kode,” ujar Jokowi.
Jokowi lantas menegaskan kembali persoalan tentang keputusan koalisi dan partai yang masih bingung soal cawapresnya.
“Saya bukan ketua umum parpol, saya bukan ketua umum partai politik. Bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan UU, yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan kewenangan saya, bukan wewenang pak Lurah,”
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ia sudah paham akan alibi ini. Presiden dijadikan tameng, bahkan Jokowi juga menyinggung mengenai banyak koalisi yang memanfaatkan identitasnya untuk menunjang capres mereka.
“Walau belum mulai, foto saya sudah ada di mana-mana. Saya harus ngomong apa adanya, di tiap daerah. Bukan saya sendiri, tapi di sebelahnya dengan capres. Ya bagi saya boleh-boleh saja,”
“Posisi presiden itu tidak senyaman seperti yang dipersepsikan, ada tanggungjawab besar yang harus diemban. Permasalahan rakyat yang harus diselesaikan dan dengan adanya media sosial apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan di media sosial,”
“Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, tolol, Firaun. Ya ndakpapa, sebagai pribadi saya menerima saja. Hal yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya budi pekerti luhur bangsa ini kelihatannya mulai hilang,”
Ia mengatakan, kebebasan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Kolusi di wilayah budaya ini sangat melukai budi pekerti bangsa Indonesia yang besar.
“Memang kita semua seperti itu, tidak semua. Ada juga masyarakat yang ikut kecewa dengan kolusi budaya tersebut. Cacian dan makian justru membangkitkan nurani kita semua untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik. Bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa menuju Indonesia maju 2045,”
(ar/lb)