JAKARTA, liputanbangsa.com – Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 juta ton per hektare.
Sebab itu, pemerintah akan mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kemitraan.
“Jika tidak ada terobosan dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit maka masa depan industri kelapa sawit Indonesia akan terancam,” ucap Andi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dikutip lewat siaran pers pada Senin, (18/9).
Meskipun Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia, ia menilai industri sawit masih memiliki produktivitas yang cukup rendah.
Berdasarkan catatannya, saat ini petani kelapa sawit Indonesia yang menguasai 42 persen komposisi pelaku industri kelapa sawit nasional.
Petani memiliki ketimpangan produktivitas yang sangat tajam dibandingkan dengan perusahaan kelapa sawit.
Untuk itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) jalur kemitraan.
Menurutnya, PSR merupakan salah satu kunci agar industri yang menopang perekonomian Indonesia ini dapat berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan bangsa.
Andi mengklaim lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor tiga tahun 2022 yang mengakomodir PSR melalui jalur kemitraan di samping jalur dinas membuktikan bahwa pemerintah telah serius dalam meningkatkan produktivitas sawit nasional.
“Saya berharap, perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini bisa memberikan transfer teknologi, pengetahuan budidaya, akses pasar dan pemetaan kepada para petani binaannya,” ujar Andi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman pun mengklaim program PSR yang telah bergulir sejak tahun 2016 telah memberikan peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit petani.
Ia mengakui program tersebut belum berjalan dengan optimal.
Eddy ingin perusahaan sawit dapat berperan sebagai bapak asuh bagi para petani.
Dia juga berharap perusahaan turut mensukseskan target PSR, yakni 500 ribu hektar per tiga tahun atau sekitar 1800 hektar per tahun.
Adapun sejak 2016 hingga Agustus tahun ini, BPDPKS telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp 8,8 triliun.
Tahun ini, telah melakukan PSR lebih dari 1700 ribu hektar yang terdiri dari tujuh proposal PSR kemitraan.
BPDPKS menyatakan saat ini ada 17 proposal PSR kemitraan yang dikaji. “Dengan capaian implementasi PSR hingga kuartal tiga ini, maka kami yakin dapat memenuhi target 500 ribu hektar,” ujar Eddy.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Eddy Martono juga menilai pentingnya tata kelola berkelanjutan serta program PSR oleh petani.
Menurut Eddy Martono, peningkatan produksi kelapa sawit nasional mendesak, mengingat dalam lama tahun terakhir produksi sawit nasional mengalami stagnansi, sedangkan permintaan atau konsumsi produk sawit terus meningkat.
“Kami sangat serius dengan program PSR jalur kemitraan ini, seluruh anggota GAPKI berkomitmen untuk menjalankan program.” kata Eddy Martono.
Selain untuk meremajakan tanaman petani yang sudah tua, Eddy Martono berujar program PSR dapat membantu para petani melakukan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit di Tanah Air.
(ar/lb)