SEMARANG, liputanbangsa.com – Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu, Jawa Tengah terpetakan masuk kategori rawan sedang.
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan meski masuk kategori rawan sedang tapi ada tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang masuk kategori rawan tinggi
Berdasarkan IKP Bawaslu, tujuh kabupaten/kota yang masuk kategori rawan tinggi itu meliputi Kota Semarang di urutan ke 12 dengan skor 73,26, Kabupaten Sukoharjo di urutan 14 dengan skor 70,20, dan Kabupaten Purworejo masuk urutan ke 18 dengan skor 67,11.
Selain itu, Kabupaten Temanggung di urutan ke 43 dengan skor 59,05, Kabupaten Wonosobo di urutan ke 46 dengan skor 58,35, Kabupaten Magelang ada di urutan 60 dengan skor 54,25, Kabupaten Kendal ada di urutan 64 dengan skor 53,25.

Nana Sudjana pun meminta TNI-Polri dan penyelenggara pemilu menyiapkan strategi agar Pemilu 2024 di wilayah Jawa Tengah tetap berjalan kondusif.
“Dari data itu, saya minta coba dilakukan langkah-langkah strategis dan evaluasi. Di mana kerawanannya itu,” kata Nana Sudjana saat memberikan arahan dalam Rakor Lintas Sektoral dalam rangka Sinergi dan Kolaborasi Unsur Penyelenggara dan Pengamanan Pemilu guna Mewujudkan Pemilu Aman di Wilayah Jawa Tenga di Hotel Patra Jasa, Selasa 10 Oktober 2023.
Nana Sudjana menambahkan sistem pencegahan dini untuk daerah potensi konflik harus dibangun.
Dengan memelihara kondisi damai masyarakat, penguatan forum-forum mitra, penguatan deteksi dini, pelibatan para tokoh, stakeholder, media massa, dan jejaring sosial.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menyampaikan, di Jawa Tengah terdapat 117.299 TPS.
Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, setidaknya ada 297 TPS yang masuk kategori sangat rawan, 728 TPS rawan, dan 116.274 TPS kurang rawan.
“Jadi untuk kategori TPS itu ada rawan, sangat rawan, dan kurang rawan,” katanya.
Luthfi menambahkan, untuk mengantisipasi konflik yang ada di masyarakat, Polda Jateng juga membentuk Satgas Cooling System yang terdiri dari satgas manajemen media, satgas manajemen sosial, dan satgas manajemen kemitraan.
(ar/lb)

