JAKARTA, liputanbangsa.com – Iuran pariwisata melalui tiket pesawat sedang ramai dibicarakan. Kemenparekraf kembali menegaskan bahwa rencana itu masih dalam tahap wacana.
“Ya ini kan masih wacana. Ya idealnya memang kita ingin ada semacam tourism fund gitu ya, karena negara-negara lain juga melakukan itu. Dan idealnya bisa dari APBN sih itu, Pak Sandi sih arahnya seperti itu,”
“Tapi yang tadi bahasan nambah sekian dollar ke tiket itu saya pikir masih wacana, yang masih belum di follow up lebih lanjut. Karena apapun kalau itu jadi pun semua kebijakan kalau keluaran dalam bentuk Peraturan Presiden itu selalu harus ada kajian. Kemudian juga harus ada pembahasan antar kementerian yang melibatkan beberapa kementerian, artinya masih perlu waktu dan juga harus ada lagi harmonisasi. Jadi perjalanan ini masih panjang, nanti kita lihat saja,” jelas Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Nia Niscaya dalam the Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (29/4/2024).
Nia menambahkan bahwa harga dalam pariwisata sangat sensitif. Tentu orang mau bayar jika mengetahui apa yang didapatkan dari uang yang dikeluarkan.
“Sebetulnya pariwisata itu memang sensitif ya terhadap harga untuk beberapa market. Tapi trend-nya, sebetulnya sekarang itu yang dicari itu adalah experience-nya. Orang tuh mau bayar lebih, tapi apa dulu nih yang didapat,” ucapnya.
“Kalau kita ada beban ini, sebetulnya Ini untuk apa, dan bila Anda bayarkan ini, Anda akan dapat apa. Nah, itu yang mesti harus kita kaji betul dan harus kita komunikasikan,” tambah Nia.
Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno juga mengatakan rencana memungut iuran pariwisata via tiket pesawat itu muncul setelah beredar surat dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Surat itu mengundang sejumlah pihak untuk membahas iuran pariwisata melalui tiket pesawat.
Sandiaga pun berkeyakinan Presiden Joko Widodo tak menyetujui wacana tersebut karena membuat harga tiket pesawat semakin mahal.
“Ini masih pembahasan di tahap sangat teknis. Saya dan Pak Luhut saja belum berbicara, apalagi Pak Presiden pasti tidak setuju,” kata Sandiaga di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (25/4/2024).
Menurut Sandiaga, rencana memungut iuran pariwisata lewat tiket pesawat itu membutuhkan kajian yang matang.
Terlebih lagi, masyarakat masih mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal, termasuk ke Labuan Bajo.
Ia menegaskan iuran pariwisata itu tak boleh membebani masyarakat.
(ar/lb)