JAKARTA, liputanbangsa.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi kabar yang beredar mengenai rencana memasukkan belalang dan ulat sagu dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam penjelasannya, Dadan membantah isu tersebut dan menjelaskan bahwa BGN tidak pernah menetapkan serangga sebagai bagian dari menu standar nasional.
Klarifikasi Mengenai Menu Nasional
Dadan menegaskan bahwa BGN hanya menetapkan standar komposisi gizi untuk program MBG, bukan menu spesifik yang harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
“Sepertinya ada kesalahpahaman. BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi yang kami tetapkan adalah standar komposisi gizi. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi masyarakat tetap tercapai, namun tetap mengakomodir kebiasaan dan kesukaan lokal,” ujar Dadan, dalam keterangan pers pada Selasa, 28 Januari 2025.
Menurutnya, setiap Satuan Pendidikan Pangan dan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program ini wajib melibatkan ahli gizi agar dapat mengakomodasi potensi sumber daya lokal dan kebiasaan makan masyarakat setempat, sesuai dengan kebutuhan gizi yang seimbang.
“Ini adalah salah satu contoh bagaimana keberagaman pangan bisa diakomodasi dalam program makan bergizi gratis,” tambahnya.
Serangga Bisa Menjadi Bagian Menu Lokal
Dadan juga menjelaskan bahwa serangga seperti belalang dan ulat sagu memang sudah menjadi bagian dari pola makan di beberapa daerah, terutama yang dikenal dengan sumber protein alternatif.
“Saya mengerti bahwa di beberapa daerah, serangga seperti belalang dan ulat sagu memang sudah menjadi bagian dari pola makan dan sumber protein. Namun, bukan berarti semua menu akan mengandung serangga. Kami tetap berkomitmen untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat,” tambah Dadan.
Namun, ia menekankan bahwa serangga tidak akan menjadi menu yang diterapkan di seluruh Indonesia.
“Kami tetap berkomitmen untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan makan masyarakat setempat,” tegas Dadan.
Fleksibilitas dalam Menu Program MBG
Program MBG, lanjut Dadan, tidak mengharuskan satu menu yang seragam untuk semua daerah di Indonesia.
Sebaliknya, program ini lebih mengutamakan fleksibilitas dalam komposisi gizi sesuai dengan potensi dan kebiasaan pangan lokal.
Misalnya, di daerah yang kaya akan telur, ikan, jagung, atau singkong, bahan pangan tersebut dapat menjadi sumber utama protein atau karbohidrat, menggantikan nasi jika diperlukan.
“Ada daerah yang memiliki banyak telur, ada juga yang kaya ikan. Jadi, sumber protein bergantung pada potensi daerah masing-masing,” ungkapnya.
Program MBG Telah Menjangkau 31 Provinsi
Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di 31 provinsi di Indonesia dan melibatkan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memproduksi makanan bergizi bagi masyarakat.
Pada periode pertama, Januari hingga April 2025, program ini menargetkan untuk menjangkau tiga juta penerima manfaat.
Di periode berikutnya, yakni dari April hingga Agustus 2025, jumlah penerima manfaat diharapkan akan meningkat menjadi enam juta orang.
Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi, dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal secara maksimal.
“Kami ingin memastikan masyarakat di seluruh Indonesia dapat memenuhi kebutuhan gizinya tanpa mengabaikan kearifan lokal,” jelas Dadan.
(ar/lb)