liputanbangsa.com – Munculnya berbagai isu yang mendorong perubahan atau revisi undang-undang menjelang tahun politik Pemilu 2024 dicurigai oleh Ahmad Doli Kurniawan selaku Ketua Komisi II DPR.
Dalam komisi Doli saja terdapat isu seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga yang terakhir wacana untuk menghapus jabatan Gubenur.
“Sebetulnya saya lagi cari tahu ini kenapa kok akhir-akhir ini muncul isu-isu yang itu mendorong terjadinya perubahan regulasi,” ujar Doli di Kantor DPP Golkar setelah menerima kunjungan elite PKS, Selasa (7/2).
Peristiwa rombongan kades yang mendatangi kompleks parlemen secara mendadak dan meminta masa jabatannya diperpanjang, membuat Doli merasa heran.
Usalan tersebut tidak bisa langsung diberikan keputusannya, menurut Doli usulan tersebut harus melalu tahap revisi undang-undang. Sebelumnya pihaknya telah mendorong revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Kami di hari pertama menyusun Prolegnas, salah satu yang mau kita sempurnakan undang-undang itu adalah Undang-Undang 6/2014,” tuturnya.
Terkait isu untuk menghapus jabatan gubernur, Doli merasa posisi gubernur saat ini masih dibutuhkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah. Namun, pihaknya akan membahas lebih lanjut mengenai wacana tersebut.
“Sejauh ini sepengamatan saya ini sudah berjalan dengan cukup baik. Jadi saya kira belum ada urgensinya, belum ketemu urgensinya kita mengkaji posisi gubernur,” jelasnya. (afifah/lbi)