liputanbangsa.com – Konfederasi Serikat Buruh Internasional atau President International Trade Union Confederation (ITUC), bersama Federasi Serikat Buruh Global (GUFs), ASEAN Trade Union Council (ATUC) dan Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR) melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di kantornya, Jakarta, Selasa (18/7).
Pertemuan ini dalam rangka membawa misi bagi negara-negara ASEAN termasuk Indonesia untuk melobi Pemerintah dan membangun aliansi masyarakat sipil dalam mendukung pemulihan demokrasi di Myanmar mulai 18-31 Juli 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden ATUC Andi Gani Nena Wea mengatakan, bahwa peran Indonesia sebagai ketua ASEAN sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan ASEAN Five Point Consensus di Myanmar.
“Kita harus mendesak rezim militer untuk menghentikan kekerasan dan menerapkan Five Point Consensus ASEAN, serta mendukung pemulihan Pemerintahan yang demokratis di Myanmar,” kata Andi Gani di Jakarta, Rabu (19/7/2023).
Andi Gani menilai, Five Point Consensus ini berisi seruan untuk menghentikan kekerasan dan mengadakan dialog yang konstruktif antara semua pihak terkait.
Menurut Andi Gani, pertemuan ini juga menyuarakan penderitaan kaum buruh di Myanmar. Banyak buruh Myanmar meninggal di tempat kerja mereka.
“Teman-teman buruh di Myanmar sedang mengalami represi yang luar biasa oleh rezim junta militer di sana. Ada ribuan yang dipenjara, terbunuh, menanti eksekusi hukuman mati, dan beberapa pimpinan serikat pekerja dalam kondisi yang tidak aman karena dalam target operasi untuk dihilangkan,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mendesak agar Indonesia bersama negara ASEAN lainnya terus berusaha membantu Myanmar memulihkan demokrasi dari junta militer.