BATANG, liputanbangsa.com – Berdirinya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang berlokasi di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, mempengaruhi harga tanah di sekitar lokasi kawasan.
Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) masih melakukan kajian ulang terkait dengan penyesuaian nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD, BPPKAD Batang Anisah menjelaskan, kajian penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bukan karena munculnya kawasan industri. Tapi memang program rutin setiap tiga tahun sekali.
“Tidak hanya di kawasan industri, tapi kajian penyesuaian NJOP akan dilakukan di seluruh wilayah,” katanya, saat ditemui di kantor BPKPAD Batang, Kabupaten Batang, Senin (6/2/2023).
Ia juga mengakui, jika harga jual tanah di sekitar kawasan industri sudah mulai meroket. Namun, penyesuaian NJOP tidak akan serta merta membuat nilai pembayaran PBB melonjak.
Anisah juga menyebutkan pembangunan kawasan industri tidak serta merta membuat ekonomi masyarakat sekitar naik. Tentunya butuh waktu hingga kawasan industri itu bisa beroperasional penuh.
“Kami juga memperhatikan sisi sosial, jangan sampai menetapkan nilai pajak tapi wajib pajak tidak bisa bayar karena terlalu berat,” katanya.
Sebagai informasi, wajib pajak yang membayar PBB tinggi antara lain PLTU Batang sebesar Rp12 miliar, Tol Batang – Semarang mencapai kisaran Rp6 miliar dan Tol Batang – Pemalang sekitar Rp1,6 miliar.
“Untuk meningkatkan pendapatan dari PBB, BPKPAD juga akan melakukan pendataan pada perumahan. Pasalnya, beberapa tanah di perumahan sudah dikapling, atau ada yang belum dipecah oleh pengembang,” pungkasnya. (dian/lbi)