BATANG, liputanbangsa.com – DPRD Jateng mendukung penuh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menargetkan swasembada pangan pada 2026.
Hal itu bisa dilihat dari kesinambungan kegiatan antara DPRD Jateng dan Gubernur untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
“DPRD Jateng sudah komit dengan Pak Gubernur bahwa kegiatan kami nanti juga diarahkan untuk pengembangan dan penguatan pangan di Jateng. Harapannya agar kegiatan kami bisa lebih bermanfaat untuk mencapai visi dan misi pembangunan Jawa Tengah, khususnya dalam mencapai swasembada pangan,” ujar Wakil Ketua DPRD Jateng itu.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Eks Karesidenan Pekalongan
Musrembangwil yang dipimpin oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ini dihadiri oleh kepala daerah Eks Karesidenan Pekalongan seperti Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Batang.
Selain itu juga elemen masyarakat seperti kalangan disabilitas, pecinta alam, dan lansia.
Mohammad Saleh pun dengan seksama mendengarkan berbagai usulan dari para kepala daerah tersebut.
Di antaranya Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, yang meminta agar Gubernur Jateng dapat merealisasikan bantuan untuk eks Karesidenan Pekalongan ini sebagai super prioritas.
Para kepala daerah eks Karesidenan Pekalongan tersebut sebagian besar mengusulkan pembangunan infrastruktur agar dapat meningkatkan perekonomian warga serta mengembangkan dan penguatan pangan di daerahnya.
Di antaranya Kota Tegal yang mengusulkan pembangunan irigasi tersier, pembangunan rumah potong hewan, revitalisasi pasar, pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta pembangunan kolam retensi.
Adapun Kabupaten Batang salah satunya menyoroti masalah regenerasi petani. Mengingat di Batang saat ini sudah surplus beras dengan produksi sebesar 102.000 ton per tahun dengan penggunaan sebesar 85.000 ton.
Sementara itu Kabupaten Pekalongan menekankan perlunya peningkatan ketahanan pangan dan revisi RTRW guna meningkatkan produktivitas, khususnya di sektor lahan.
Menurut Mohammad Saleh, usulan-usulan pada kepala daerah tersebut sudah berimbang antara infrastruktur dan pengembangan serta penguatan pangan.
“Selama ini banyak kabupatan dan kota hanya fokus pada pengembangan infrastruktur seperti perbaikan jalan. Tapi, kali ini usulan para kepala daerah di eks Karesidenan Pekalongan cukup proposional antara infrastruktur dan pengembangan pangan di daerahnya masing-masing,” terang Mohammad Saleh.
“Usulan-usulan para kepala daerah tersebut akan sangat mendukung usaha Jateng sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu juga bisa mewujudkan tujuan Pemprov Jateng dalam mencapai swasembada pangan pada tahun depan,” imbuhnya.
(lb/lb)