SEMARANG, liputanbangsa.com – Jawa Tengah jadi salah satu dari tiga provinsi yang jadi tolok ukur program Keluarga Berenana (KB) secara nasional selain Jawa Timur dan Jawa Barat.
Karena itu dukungan dari semua pihak baik eksekutif, legislatif, maupun swasta sangat penting untuk menyukseskan program-program KB dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“DPRD Jateng akan mendukung penuh pelaksanaan program-program BKKBN Jateng. Karena kita melihat pentingnya keluarga dalam menentukan perjalanan generasi bangsa pada masa mendatang,” ujar Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh, saat menerima audensi Perwakilan BKKBN Jateng, belum lama ini.
Mohammad Saleh melihat penurunan angka stunting dan kesehatan ibu hamil jadi program yang masih perlu diperhatikan.
Salah satu program BKKBN Jateng yang perlu didukung dalam menurunkan angka stuntung adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Program Genting
Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BKKBN, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memberikan dukungan nutrisi dan non-nutrisi kepada keluarga berisiko stunting.
KKBN Jateng menargetkan lebih dari 149 ribu penerima manfaat program Genting di Jawa Tengah.
“Stunting tetap menjadi salah satu ancaman paling serius bagi kualitas generasi penerus. Ini bisa berimbas terhadap pencapaian pembangunan pada masa depan. Karena itu diperlukan kolaborasi dari semua pihak atau sinergitas dari semua wilayah administratif, mulai dari yang terkecil,” kata Mohammad Saleh.
Adapun untuk kesehatan ibu hamil, menurut Saleh, program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil perlu didukung sepenuhnya.
Karena, program ini bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dengan memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup.
“Jadi Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil juga penting. Tinggal nanti yang perlu diperhatikan adalah teknis di lapangan. Ya itu biar program ini tepat sasaran,” kata Mohammad Saleh.
Perlunya Dukungan
Dalam audensi tersebut, Mohammad Saleh juga mendengar keluh kesah dari para petugas lapangan dari BKKBN Jateng seperti Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Petugas Pelaksana KB Desa (PPKBD), dan Penyuluh KB (PKB).
Salah satunya tentang permasalahan dana intensif bagi para petugas di lapangan tersebut.
“PLKB, PPKBD, PKB dan petugas lapangan lainnya itu merupakan ujung tombak dari BKKBN Jateng dalam melaksanakan program-programnya. Karena itu, kami di DPRD Jateng akan memastikan dana dari Kemendukbangga untuk program-program tersebut tidak terganjal di daerah,” kata Mohammad Saleh.
“Apa yang menjadi keluh kesah teman-teman BKKBN itu juga menjadi pemikiran kita. Tidak hanya program yang dikolaborasikan, tapi juga nominal-nominal yang harus diusahakan untuk petugas di lapangan,” tambah Bendahara DPD Partai Golkar Jateng itu.
(lb)