liputanbangsa.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sejak masa kampanye akan memberikan dampak positif dari sisi ekonomi terhadap sejumlah sektor bisnis.
“Untuk beberapa sektor, kalau kita lihat kampanye 2,5 bulan mulai 28 November ini pasti akan positif beberapa sektor, mulai sektor-sektor yang konveksi, kemudian percetakan, periklanan, media, kemudian juga transportasi, logistik, makanan, minuman, dan juga beberapa sektor jasa hiburan. Nanti kalau kampanye pasti akan dengan berbagai panggung rakyat dan sebagainya pasti akan terdorong semuanya,” ujar dia seperti dilansir dari Antara, di Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Hingga saat ini, pemerintah telah mengeluarkan anggaran Pemilu 2024 yang disalurkan pada tahun 2023 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 11,5 triliun untuk tahun ini dan Rp15,8 triliun pada tahun depan.
Melihat dari sisi komponen Produk Domestik Bruto (PDB), dipastikan konsumsi pemerintah berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan perkiraan sumbangsih sekitar 0,7-1 persen.
Untuk dampak tidak langsung, disumbangkan melalui konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang diperkirakan bertumbuh 4,5-5 persen pada tahun 2023 dan 6,5-7 persen pada tahun 2024.
Konsumsi rumah tangga masyarakat juga disebut bakal terdorong sebagai bagian dari komponen dampak tidak langsung.
Karena itu, pihaknya mengharapkan adanya tambahan PDB pada tahun ini dan tahun depan sekitar 0,2-0,5 persen.
“Artinya, aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita,” ucap Susiwijono.
Laju Investasi 5 Tahun ke Depan Tergantung Siapa Presidennya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan aliran investasi sepanjang 2023 mencapai Rp 1.400 triliun, sedangkan realisasi hingga kuartal III 2023 cukup menggembirakan karena sudah di atas Rp 1.000 triliun.
Lalu bagaimana dengan laju investasi lima tahun ke depan?
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) Bank Indonesia (BI) Erwindo Kolopaking menjelaskan, biasanya di tahun politik atau di tahun pergantian pemerintahan seperti saat ini terjadi perlambatan investasi terutama asing.
“Biasanya itu berpengaruh, agak melambat jelang pemilu karena biasanya itu menjelang akhir-akhir pemerintahan,” kata Erwindo di Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (11/11/2023).
Namun di tahun politik kali ini yang terjadi malah sebaliknya. Dia melihat ekspansi dari investor justru cukup besar.
Hal ini terjadi karena pola investasi yang sekarang terlihat berbeda. Nilai investasi pada program pemerintah di 20233 relatif tinggi.
“Nilai investasi di pemerintah PSN (proyek strategis nasional) ini relatif tinggi, 72 persen,” kata Erwindo. Dia bilang, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga memberikan andil. Tercermin dari pembangunan infrastruktur dasar yang mulai dibangun pada 2020, sudah mencapai 60 persen. Sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan investor.
Meski demikian perlambatan investasi menjelang pemilihan presiden (pilpres) merupakan sesuatu yang wajar.
Investor memang cenderung menahan diri menanamkan modalnya sampai mendapatkan kepastian pemimpin yang akan melanjutkan pemerintahan.
“Karena ini ada pilpres dan ada menteri yang berbeda jadi ini mereka (investor) cenderung menahan. Mungkin pola konsumsi dan investasi ini akan melambat dibandingkan tahun 2021 dan 2022,” kata Erwindo.
Namun setelah pemilu selesai, investor baru akan menentukan pilihan. Salah satu indikator penentunya, terkait kebijakan dan program kerja pemerintahan yang baru.
Bila cocok dan sejalan dengan kepentingan bisnis yang dimiliki, maka mereka akan kembali mengucurkan dananya lewat investasi.
“Setelah pemilu lewat, mereka akan ekspansi besar-besaran lagi,” kata dia mengakhiri.
(ar/lb)