BANJARNEGARA, liputanbangsa.com – Kabupaten Banjarnegara masih memiliki persoalan dengan tingkat kemiskinan yang tergolong masih tinggi. Hal ini menjadi sorotan dan perhatian bagi Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kantor Kanto Setda Kabupaten Banjarnegara, Selasa (20/12/2022).
Di dalam diskusi, Komisi A didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemades) Provinsi Jateng membahas tentang sudah sejauh mana pengelolaan anggaran BUMDes yang telah digelontorkan di Kabupaten Banjarnegara.
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng, Tri Mulyantoro mengungkapkan BUMDes merupakan garda terdepan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kedatangan kami ingin mengetahui sudah sejauh apa pengelolaan BUMDes di Banjarnegara,” tuturnya.
Menanggapinya, Kepala Dispermasdes PPKP Kabupaten Banjarnegara Hendro Cahyono menjelaskan BUMDes merupakan usaha yg digalakkan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) Banjarnegara.
“Tiap tahun ada pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelola BUMDes yang dibiayai oleh Provinsi. Kami sangat berterimakasih dan kami berharap bantuan itu terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A Wakhid Jumali mengingatkan pemkab untuk memperhatikan lapangan pekerjaan melalui BUMDes. Khususnya untuk kaum muda yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
“Banyak anak muda merantau. Padahal harusnya anak muda ikut membangun perkembangan desa karena yang melanjutkan peningkatan ekonomi adalah anak-anak muda itu. Jadi, BUMdes tidak hanya menitikberatkan profit desa untuk mendapatkan pendapatan saja tapi bagaimana setiap desa bisa meningkatkan lapangan pekerjaan untuk bisa anak muda berkembang dan meningkatkan desa untuk mengentaskan kemiskinan Banjarnegara,” terangnya.
Senada, Juli Krisdianto selaku Sekretaris Komisi A juga menyampaikan untuk meningkatkan peran BUMdes bisa menggunakan proposal yang jelas. Tujuannya agar dananya jelas untuk apa dan tepat sasaran.
“Besok lagi mungkin bisa minta proposal supaya dananya jelas dan tidak ada kekhawatiran. Kalau ada proposal usahanya jelas, dananya nanti untuk apa, berapa yang dibutuhkan. Karena, saat ini kita kasih bantuan seperti lempar jumroh saja, tidak tahu untuk apa, dananya kemana,” jelasnya
Anggota Komisi A lainnya, Soetjipto juga menginginkan agar peringkat kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara bisa cepat mengalami penurunan.
“Semoga melalui BUMDdes dan kerjasama Pemkab Banjarnegara bisa mendorong kinerja BUMDdes sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di Banjarnegara,” harapnya. (dian/lbi)