liputanbangsa.com – Beredar isu terkait kamera pengawasan buatan China dapat membuat risiko keamanan jika dipasang pada gedung atau ruangan penting, membuat Menteri Pertahanan Australia Richard Marles pada Kamis (9/2), mengatakan pemerintah akan melakukan pemeriksaan pada kamera pengawasan buatan China.
Tidak hanya Australia yang melakukan tindakan tersebut, beberapa negara bagian Amerika Serikat bahkan telah melarang produk atau vendor perusahaan teknologi China. Sebelumnya, pada bulan November lalu Inggris telah memberi arahan kepada elemen pemerintahan untuk berhenti memasang kamera CCTV yang diproduksi China pada gedung pemerintahan krusial.
“Ini merupakan masalah, kami sedang melakukan evaluasi pada seluruh teknologi pengawasan di lingkup kementerian pertahanan, kami akan mencopot kamera-kamera tersebut jika ditemukan,” ujar Marles.
Seorang ahli keamanan siber di Universitas New South Wales Niger Phair, mengatakan pemerintah sedang mengambil tindakan yang hati-hati. “Kekahawatirannya adalah data pada kamera ini kembali ke China” tuturnya.
Saat ini pemerintah sedang merencanakan pembuatan regulasi dengan melakukan pendekatan yang terukur sembari melihat risiko yang ada.
Sementara itu, 1.000 unit kamera produksi Hangzhou Hikvision Digital Technology dan Dahua Technology Co ditemukan telah dipasang di 250 kantor pemerintah Australia. Oleh karena itu, sebagai pengawas keamanan siber dan ganguan asing di Australia, James Paterson meminta pemerintah segera lakukan pencopotan kamera CCTV tersebut.
Sedangkan, Marles memiliki pandangan yang berbeda dengan Paterson. Ia merasa isu tersebut memang penting, tetapi tidak perlu dilebih-lebihkan.
Beredarnya isu kamera buatan China yang mengganggu keamanan Australia tersebut, membuat Hikvision lakukan konfirmasi bahwa produknya tidak dapat mengakses data video pengguna dan mengelola pangkalan data pengguna. Hikvision menegaskan sangat salah Australia menganggap pihaknya sebagai ancaman keamanan Australia.
“Kamera-kamera kami mematuhi seluruh hukum dan regulasi Australia yang ada, dan wajib memenuhi syarat keamanan yang ketat,” kata seorang juru bicara perusahaan melalui surat elektronik. (afifah/lbi)