liputanbangsa.com – Anggaran 2023 yang telah disepakati senilai Rp13 triliun diharapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja segera dicairkan oleh pemerintah secara penuh.
Hingga saat ini tercatat baru ada 60 persen anggaran Bawaslu untuk 2023 dicairkan pemerintah. Dengan jumlah ini, gaji panitia pengawas pemilu (panwaslu) diklaim hanya cukup sampai Oktober 2023.
Pencairan anggaran secara penuh kepada lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dianggap memberi arti penting, di tengah isu penundaan pemilu yang tak kunjung surut.
“Kami harapkan ini bisa diselesaikan lah ke depan. Diharapkan kita bisa sama-sama meyakinkan teman-teman panwaslu ke depan bahwa kegiatan pemilu akan tetap berlangsung, tidak ada isu penundaan,” ujar Bagja kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (17/3).
“Begitu (anggaran) enggak turun, nanti langsung disambung-sambungkan ke (isu) penundaan (pemilu), kan repot,” sebutnya. Sebelumnya, Bagja khawatir karena apabila anggaran 2023 tidak cair penuh dan gaji panwaslu cuma cukup hingga Oktober, maka masa kampanye yang bakal dimulai pada 28 November 2023 bakal tanpa pengawasan efektif.
Pada tahun ini, bukan hanya pengawasan kampanye yang penting dilakukan menurut Bagja. Sebab, mulai Mei, Bawaslu juga bakal mengerahkan upaya untuk mengawasi tahapan pencalonan anggota legislatif.
Bawaslu terus mengawasi tahapan pencalonan presiden-wakil presiden mulai pertengahan hingga akhir tahun. Jika 40 persen anggaran Bawaslu tak kunjung dicairkan pemerintah pada tahun ini, Bagja enggan berspekulasi.
“Kami harapkan ini selesai,” kata Bagja. “Insya Allah cair, saya yakin kok. Kami masih optimis, ini masih bulan Maret, mau menjelang Ramadhan, semoga pintu-pintu langit itu bergetar dan kemudian turun dananya ya,” tambahnya. (afifah/lbi)