liputanbangsa.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Mohammad Saleh menyoroti kondisi sejumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dikelola secara open dumping yang sudah ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Berdasarkan data DLHK Jateng, ada sebanyak 36 TPA yang tersebar di kabupaten/kota yang masih menerapkan open dumping.
Metode open dumping sudah tidak direkomendasikan lagi karena dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan.
Mohammad Saleh menyebut Jawa Tengah darurat sampah dan masalah ini mendesak untuk dicarikan solusi.
Dia menilai, sistem pengolahan secara RDF (Refuse Derived Fuel) bisa menjadi solusi alternatif dan berkelanjutan menangani persoalan sampah.
“Artinya kita perlu segera mencari solusi penanganan sampah ini. Salah satunya bagaimana mengkonversi sampah ini menjadi RDF,” kata dia dalam sebuah diskusi di Soulcafe Kota Semarang, baru-baru ini.
RDF ialah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah padat melalui proses pemilahan, pencacahan, dan pengeringan.
Ini bisa dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar fosil, misalnya dalam pembangkit listrik atau industri semen.
Menurut Saleh, dalam pengolahan secara RDF, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pihak swasta.
Misalnya yang sudah berjalan adalah kerja sama Pemkab Rembang dan pabrik semen, di mana sampah yang sudah diolah bisa menjadi bahan bakar.
“RDF ini sudah kita hadirkan pabrik semen Rembang, mereka ada subtitusi dari batu bara ke RDF sehingga ini merupakan bagain dari upaya kita supaya nantinya sampah jadi RDF agar dibeli oleh pabrik semen,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, selama ini TPA yang mengelola sampah dengan metode open dumping menimbulkan banyak problem.
Seperti bisa menyebabkan gunungan sampah dan TPA menjadi over kapasitas.
Sehingga pihaknya mendorong agar pemerintah daerah bisa menerapkan sistem RDF.
Dengan model ini, sampah dari masyarakat bisa dibeli oleh pihak swasta. Selain dampak lingkungan juga membawa dampak ekonomi.
“Kalau seperti itu TPA-nya menjadi penuh, ada gunungan-gunungan sampah, tidak ada proses selanjutnya. Nah kita berharap RDF nanti sampah diangkut ke pabrik semen sehiingga minimal menhurangi sampah yang sudah ada sekarang,” ucap Saleh.
Dia melanjutkan, selain di hulu atau TPA, mengatasi persoalan sampah juga harus dilakukan dari hilir, yakni tingkat rumah tangga.
Dia mendorong masyarakat melakukan proses pemilahan sampah dengan memanfaatkan bank sampah.
Menurutnya, upaya kecil dari tingkat rumah tangga bisa memberikan perubahan besar.
Di mana sampah anorganik bisa dijual dan sampah organik bisa diproses menjadi pupuk yang bermanfaat.
“Saya kira dari rumah tangga masing-masing minimal kita memilah sampah, sekarang kan di setiap desa ada bank sampah, yang pasti dijual dikiloin, yang organik diproses menjadi pupuk, itu mengurangi sampah yang dikirim ke TPA,” ungkap Saleh.
Lebih lanjut DPRD Jateng mendorong adanya sinergi dan koordinasi antara pemerintah, pihak swasta, dan elemen masyarakat dalam mengatasi darurat sampah di Jawa Tengah.
“Saya kira baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, kita harus bahu-membahu bagaimana menyelesaikan masalah sampah ini. Saya kira Kementerian LH bukan hanya menutup (TPA), tapi yang paling penting mencarikan solusi,” tandas Saleh.
(lb/lb)