liputanbangsa.com – Dibandingakan dengan Thailand dan Vietnam, Insentif kendaraan listrik yang disiapkan pemerintah Indonesia cukup kompetitif hingga dapat membuka peluang ekspor ke China, menurut Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.
“Kami benchmark saja apa yang ada di Thailand dan Vietnam, kami kaitkan juga dengan China. Karena bisa juga market kita nanti ekspor ke China. Karena kalau kita tidak lakukan ini, nanti berhenti pada precursor dan katodanya saja. Jadi tidak ada nanti lithium battery karena tidak ada mobil listrik,” ucapnya di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Senin (20/2).
Ia menegaskan subsidi diberikan untuk mobil listrik pabrikan dalam negeri karena baterai harus masuk di dalam casis mobil listrik, berbeda dengan mekanisme motor listrik.
“Oh iya dong (pabrik dalam negeri). Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) nya, ini kan harus dekat. Kalau bikin di sini lithium-nya dan mobilnya di sana, gak akan bisa karena itu kan built in casisnya mobil,” jelas Luhut.
Perihal subsidi kendaraan listrik ini sudah disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo. Luhut berharap akan ada terbitan peraturan menteri keuangan (PMK) pada Maret 2023.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang juga hadir dalam rapat tersebut, subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta, berlaku Maret 2023, untuk motor listrik baru dan konversi. Tahun ini ditargetkan ada 50 ribu unit motor dengan target subsidi untuk pembelian motor listrik baru.
“(Subsidi) kendaraan roda empat juga ada, tapi bukan uang kalau roda empat. Ya dengar-dengar sih begitu (insentif PPN 1 persen untuk pembelian mobil listrik), dengar-dengarnya begitu,” ungkap Arifin.
Luhut juga mengamini Insentif berupa pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian mobil listrik dari 11 persen menjadi 1 persen. (afifah/lbi)