JAKARTA, liputanbangsa.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali bicara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bukan kali pertama Megawati bicara terkait KPK.
Dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila, Megawati mengaku sempat meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK. Menurut Megawati, lembaga independen ini tak lagi efektif.
“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng,” kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8).
Ujaran ini merupakan bentuk kekecewaan Megawati melihat kasus-kasus korupsi di Indonesia saat ini.
Bahkan, Megawati menyebut sempat merasakan hal tak mengenakkan oleh KPK.
Saat menjadi Presiden ke-5, periode 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004, Megawati sempat mengatasi masalah 300.000 kasus kredit macet.
“Waktu saya krisis, kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani, setelah itu KPK sudah ada yang saya bikin sendiri,” tuturnya.
Pernah Singgung KPK pada 2015
Megawati menyinggung ide pembubaran KPK bukan kali pertama. Pada 2015 dia juga pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, tepatnya saat pidato dalam seminar kenegaraan memperingati Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).
“Sangat pendek berpikirnya bahwa Bu Mega tidak setuju dengan adanya KPK. Tapi kalau kita berhenti korupsi, tidak korupsi, tentu saja KPK tidak ada lagi dong ya. Itu pemikiran yang sangat logis,” kata Mega saat itu.
Menurut Mega, hadirnya KPK harus memberi dapak terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“Kalau sekarang terus puter-puter korupsi, sampai kapan yang namanya KPK? Padahal (namanya) Komisi Pemberantasan Korupsi, ya jadi punya alasan tolong korupsi terus berlanjut,” ujar Mega.
Mega menyebut, semua pihak harus berperan dalam pemberantasan korupsi. Dia menilai keberadaan KPK juga harus punya target terkait kinerjanya.
“Sehingga keberadaan komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja, selanjutnya dapat diselesaikan, dapat dibubarkan,” jelasnya.
(ar/lb)