liputanbangsa.com – Semakin panasnya kondisi Papua usai prajurit TNI Pratu Miftakhul Arifin tewas ditembak OPM dalam bertugas menyelamatkan Pilot Susi Air, disoroti Koalisi Masyarakat Sipil.
Pemerintah diminta lakukan dialog damai yang sejajar dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) oleh mereka.
“Koalisi Masyarakat mendesak pemerintah dan TPNPB-OPM membuka ruang dialog yang setara dan mermartabat,” ujar Anggota Koalisi yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4).
Saran dalam melakukan upaya dialog tersebut dikatakan Julius bukanlah hal yang baru bagi Pemerintah RI, sebelumnya Indonesia pernah diberikan saran untuk berdialog damai dengan Papua dalam Universal Periodic Review (UPR) Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca juga:
KKB Sertakan Ibu-Ibu dan Anak-Anak Serang TNI di Distrik Mugi Papua – Liputan Online Indonesia
Saran dalam penyelesaian masalah dengan Papua tersebuat muncul dari Kepulauan Marshall dan Slovenia dalam acara UPR yang diselenggarakan pada November 2022.
“Munculnya rekomendasi-rekomendasi itu kemudian semakin menegaskan bahwa penggunaan pendekatan yang eksesif dan koersif hanya akan memperpanjang daftar pelanggaran HAM,” kata Julius.
Kala itu Indonesia sempat menolak dua rekomendasi itu ketika berada di sesi adopsi pada Maret 2023. Alhasil, hadirlah pilihan rencana dengan menggunakan operasi tempur. Julius menilai Pemerintah tak memberikan respon positif untuk memperbaiki situasi di Papua.
“Dan Bahkan sebaliknya menggunakan pendekatan yang lebih militeristik,” ujarnya.
Sementara itu, telah terjadi penyerangan terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), usai Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur. Penyerangan tersebut menewaskan Pratu Miftahul Arifin pada Sabtu (15/4).
“Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach. Dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo Margono di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4). (afifah/lbi)