SEMARANG, liputanbangsa.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Mohammad Saleh, menegaskan pembangunan daerah menghadapi tantangan terbesar dalam meningkatkan anggaran belanja daerah (APBD).
Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur, dan menjaga stabilitas daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah dirasa belum membiayai seluruh kebijakan pembangunan yang direncanakan.
“Kita harus mengkolaborasikan langkah kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta stakeholder terkait,” jelasnya dalam pernyataan pada Jumat (28/02/2025).
Saat ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah hingga Februari 2025 mencapai 4,95%.
Saleh menilai angka tersebut masih belum cukup untuk mempercepat peningkatan APBD Jateng sebagai sumber utama pendanaan pembangunan.
“Kita membutuhkan dukungan lebih lanjut, baik dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan sah yang berasal dari pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Kebijakan Umum Pembangunan dan Tanggung Jawab Bersama
Saleh juga menjelaskan bahwa pemerintah merancang kebijakan umum pembangunan di Jawa Tengah dalam APBD 2025 untuk meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Pemerintah akan mendukung kebijakan tersebut dengan membangun sumber daya manusia yang pintar, sehat, berkarakter, dan berdaya saing, serta mengembangkan sektor-sektor unggulan sebagai fokus pembangunan.
Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, Saleh menekankan bahwa legislatif dan eksekutif harus bertanggung jawab secara bersama.
“Kerja sama ini menjadi kunci untuk mencapai delapan indikator pembangunan daerah, yaitu indeks reformasi birokrasi, integrasi nasional, otonomi fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks demokrasi, sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Mohammad Saleh juga menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dan menjaga kualitas dalam melaksanakan program-program pembangunan di Jateng. Ia berharap eksekutif dan legislatif segera menindaklanjuti hal ini dengan menyusun program kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pengembangan Kawasan Industri dan Pengoptimalan PAD
Untuk meningkatkan pendanaan pembangunan, Saleh menyarankan agar langkah pengembangan kawasan industri menjadi salah satu fokus utama.
Selain menjadi sumber PAD sekaligus dapat menopang pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.
“Menurut saya kawasan industri yang ada di Batang dan Kendal, dampaknya positif mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian Jateng serta terbukanya lapangan kerja baru. Terutama investasi yang bersifat padat karya,” tambahnya.
Meskipun ada potensi pengembangan PAD, Mohammad Saleh mengungkapkan bahwa realisasi anggaran saat ini masih belum mencukupi kebutuhan pembangunan daerah.
Berdasarkan data Rencana Pendapatan Daerah Jateng untuk tahun anggaran 2025, tercatat sekitar 24 triliun.
Untuk mengurangi defisit anggaran, diperlukan suntikan dana dari pemerintah pusat, baik berupa dana hibah maupun dana darurat.
Dengan dukungan dari berbagai sumber daya dan kolaborasi antar sektor, diharapkan Jawa Tengah bisa mencapai kemajuan yang lebih signifikan dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
(ar/lb)