liputanbangsa.com – Menanggapi sodetan Kali Ciliwung yang disebut Presiden Joko Widodo mangkrak selama 6 tahun, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai ibu kota negara tidak boleh menjadi medium untuk konflik apapun.
Pernyataan tersebut dikeluarkan Fahri dalam diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik dengan tema ‘Politik Kekuasaan Desa’, Rabu (25/1/2023). “Kalau menurut saya, saya semakin sadar sebaiknya memang ibu kota itu harus dipisahkan dari konflik politik rutin,” ujarnya.
Fahri menyinggung perihal pembangunan Indonesia yang sampai saat ini belum selesai, dicontohkan seperti bangunan pemerintahan yang masih diwariskan dari negara yang pernah menjajah Indonesia, yakni Belanda.
“Misalnya gedung parlemen, kita belum pernah membangun gedung parlemen. Kalau kita bicara istana pemerintah, semua kantor pemerintah sekarang terutama istananya, bukan Istana Negara, itu adalah rumah dari pemilik perusahaan-perusahaan zaman Belanda dulu, baik yang di Bogor maupun yang di Istana Merdeka,” ujar dia.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini menyinggung ibu kota Amerika Serikat, Washington DC yang dilihatnya seperti gedung DPR, Istana Merdeka, dan Gedung Mahkamah Agung.
“Makanya waktu kita mendefinisikan daerah khusus itu, konsep daerah khusus ini sebenarnya, kalau kita memakai Washington DC, itu luasnya cuma 17×11 kilometer, jadi kalau kita hitung luasnya persis segitiga antara Senayan yaitu gedung DPR, kemudian Istana Presiden, kemudian gedung MA, itu kalau diputar segi empat itulah luas daerah khusus ibu kota yang disebut dengan District of Columbia (DC) itu, karena Bung Karno dulu tahun ’62 itu mengambil inspirasi dari situ,” katanya.
Fahri merasa pengelolaan ibu kota negara itu secara teknik dapat dibilang kontroversial. Dia berharap pengelolaan tersebut tidak menimbulkan konflik.
“Makanya pengelolaan ibu kota itu technically kontroversial, dan sebaiknya tidak kemudian menjadi domain konflik, termasuk juga dipikirkan masa depan bentuk pengelolaan ibu kota yang tidak boleh masuk ke politik praktis yang berbenturan dengan kepentingan kabinet,” terang dia.
“Ada semacam level politik tertentu yang memungkinkan satu kebijakan publik tidak bisa dieksekusi di ibu kota dan akhirnya itu menjadi problem,” tambahnya.
Tidak berhenti, Fahri kembali menyinggung soal pembangunan, tepatnya pembangunan IKN Nusantara dengan konflik yang dihindari. “Harusnya itu dihindari di masa depan. Itulah yang didesain di IKN, misalnya saya mengusulkan misalnya capres-capres atau partai debat kalau kalian menang mau mendukung IKN atau tidak, harusnya itu konteksnya gitu. Karena ini residunya, karena itu masa depan kita,” jelasnya.
Sebagai solusi terdekat, Fahri berbicara mengenai pemindahan ibu kota ke Teluk Jakarta. “Jadi kalau saya solusi terdekat itu, tapi kalau jangka panjang kita juga bisa membela apa yang dilakukan Pak Jokowi di IKN, jadi itu bisa jadi transisi, IKN bisa jadi masa depan,” ungkapnya
“Maksud saya, please, ini di-address, ini penting, ini kasus di sodetan ini hanya kasus kecil dari satu pengelolaan politik masa depan di mana ibu kota negara tidak boleh menjadi medium konflik apa pun, ibu kota adalah ibu kota, tidak boleh konflik di situ,” tutur Fahri. (afifah/lbi)