SUKOHARJO, liputanbangsa.com – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo dalam rangka untuk memantau persiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Kunjungan pada Selasa (29/10/2024) ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan administrasi KPU dalam menyelenggarakan Pilkada yang akan digelar pada hari Rabu, 27 November 2024 mendatang, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang mungkin dihadapi.
Rombongan dewan dipimpin Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo beserta Wakil Ketua Mukafi Fadli diterima langsung oleh Arif Wicaksono selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi, serta Isyadi dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sukoharjo.
Dalam pertemuan ini, Arif Wicaksono melaporkan beberapa perkembangan persiapan Pilkada di Sukoharjo. Salah satu pencapaian penting yang disampaikan adalah partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 di Kabupaten Sukoharjo yang mencapai angka 87%.
Persentase tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Angka ini menjadi indikasi positif atas kesadaran politik masyarakat yang semakin meningkat, sekaligus menjadi motivasi bagi KPU untuk menjaga kualitas dan transparansi penyelenggaraan Pilkada.
Arif juga menjelaskan bahwa teknologi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) akan digunakan sebagai alat bantu untuk mempercepat proses penghitungan suara.
Ia menegaskan bahwa meskipun Sirekap diandalkan untuk mempercepat rekapitulasi suara, proses rekapitulasi manual akan tetap dilakukan guna memastikan akurasi dan validitas hasil penghitungan suara.
“Sirekap hanyalah alat bantu. Oleh karenanya, rekapitulasi manual tetap masih perlu dilakukan,” tegas Arif.
Imam Teguh Purnomo menyampaikan apresiasi atas kesiapan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses Pilkada, termasuk dalam hal pengelolaan data pemilih dan pelaksanaan rekapitulasi suara.
“Tolong diantisipasi potensi kendala teknis, seperti distribusi logistik dan keamanan di TPS”, terangnya. (*)