SEMARANG, liputanbangsa.com – Persoalan kepegawaian di instansi pemerintah menjadi sorotan Komisi A DPRD Provinsi Jateng.
Seperti terlihat dalam rapat kerja di Komisi A, Rabu (6/11/2024), bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tata Ruang (Pusdataru).
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Imam Teguh Purnomo mengatakan persoalan kepegawaian tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Hal itu mengingat jumlah pegawai Non-PNS selama ini cukup besar, yang butuh kejelasan ‘masa depan’ kerjanya di instansi.
“Kami ingin ada kejelasan dalam hal kepegawaian ini karena banyak yang datang kepada kami (Komisi A) mempertanyakannya,” kata Imam kepada OPD.
Ia menambahkan,”yang dari BKD tolong diperhatikan, jika ada kekurangan pegawai, sebaiknya SDM dari Non-PNS yang memenuhi kriteria kebutuhan diangkat saja jadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).”
Senada, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Soenarno juga berharap masing-masing OPD dapat saling berkoordinasi soal kepegawaian. Dengan begitu, permasalahan kebutuhan pegawai termasuk kesejahteraannya dapat diperhatikan bersama.
“Kami berharap ada koordinasi antar instansi agar pegawai Non-PNS juga mendapat perhatian serius. Karena, mereka pasti kesini jika berkaitan dengan persoalan kepegawaian daerah,” kata Soenarno. (*)