SEMARANG, liputanbangsa.com – M. Saleh, ST, MEnergi, kandidat doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, mempresentasikan proposal disertasinya yang mengusung gagasan tentang rekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan pendekatan keadilan ekologis.
Sidang proposal disertasi ini berlangsung pada Sabtu (23/11).
Dalam disertasinya, Saleh menyoroti berbagai dampak negatif yang kerap terjadi akibat pembangunan berskala besar, seperti bendungan, jalan tol, kawasan industri, dan proyek besar lainnya.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan ekosistem serta kesejahteraan sosial.
“Yang jadi permasalahan pembangunan jalan tol, kawasan industri, dan proyek besar lainnya dengan perubahan fungsi lahan besar sering kali menyebabkan penggusuran warga, hilangnya sumber mata pencaharian, dan rusaknya ekosistem setempat,” jelas Saleh.
Selain itu, ia juga menyoroti penambangan material konstruksi yang kerap memicu deforestasi dan mengganggu stabilitas ekologi.
“Penambangan untuk keperluan konstruksi sering kali merusak lingkungan dan menimbulkan dampak jangka panjang, seperti bencana alam dan kerusakan ekosistem,” tambahnya.
Pendekatan Berbasis Pancasila dan Hukum Progresif
Dalam kajiannya, Saleh mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama teori keadilan ekologisnya.
Menurutnya, prinsip keadilan Pancasila memberikan kerangka untuk memastikan regulasi PSN tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan hak dasar manusia, keseimbangan ekologis, dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Pendekatan keadilan Pancasila memberikan kerangka untuk memastikan bahwa regulasi PSN melibatkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi semata,” ungkap Saleh.
Ia juga menggunakan teori hukum progresif sebagai pijakan, menekankan bahwa hukum harus fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Hukum tidak boleh kaku dan hanya berorientasi pada teks formal. Fungsinya harus mencari makna keadilan dalam konteks masyarakat yang terus berkembang,” terangnya.
Solusi untuk Ketidakadilan Ekologis
Menurut Saleh, pembangunan infrastruktur sering kali mengabaikan aspek ekologis, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti hilangnya jalur migrasi ikan, penurunan kualitas air, dan penurunan keanekaragaman hayati.
Ia menegaskan bahwa regulasi PSN harus direkonstruksi agar lebih ramah lingkungan.
“Dengan demikian, butuh regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan tanpa mengorbankan keseimbangan ekologis,” usulnya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Saleh juga menyerukan komitmen moral pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat terdampak PSN.
“Selain berpedoman pada aturan hukum, ini juga soal tanggung jawab moral kita kepada generasi mendatang,” tegasnya.
Saleh berharap gagasannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan regulasi PSN yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
(ar/lb)