liputanbangsa.com – Dalam rangka meminta masukan dari Gubernur, DPRD dan tokoh masyarakat Jateng, Mohammad Saleh menghadiri acara kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di kantor Gubernur Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima rombongan Komisi II yang dipimpin oleh DR H Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
UU No 10 tahun 1950 akan digantikan dengan RUU Provinsi Jawa Tengah. Menurut ketua Komisi II, pembahasan tersebut kini tengah berlangsung. Selain itu, Komisi II meminta masukan terkait dengan sejarah Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah dengan propinsi tetangga dan kekhasan dari propinsi Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo mengatakan ada harmonisasi UU pembentukan provinsi Jawa Tengah ini. Usai UU baru ini disahkan, maka DPRD bersama Gubernur bisa melakukan revisi atas hari jadi Jawa Tengah yang selama ini diperingati tiap tanggal 15 Agustus, sesuai dengan Perda no 7 tahun 2004.
UU 10 tahun 1950 yang diberlakukan pada 15 Agustus 1950 merupakan dasarnya. Hari Jadi Jateng bisa direvisi sesuai dengan hasil PPKI penunjukkan Gubernur Jateng pertama yakni Raden Pandji Soeroso pada 19 Agustus 1945, jika undang-undangnya sudah diganti.
Sedangkan, menurut pandangan Mohammad Saleh selaku ketua Komisi A Dprd Jateng, forum tersebut menyampaikan bahwa jika kita berpatokan pada perda 7 tahun 2004 maka ada 2 gubernur yang terlewatkan yakni Raden Pandji Soeroso dan KRMT Wongsonegoro. Sementara Gubernur ke-3 Boediono menjabat dari tahun 1949-1956.
Dengan demikian, Komisi A akan mengajukan perda inisiatif atas perubahan perda no 7 tahun 2004 agar Hari Jadi Jateng menjadi 19 Agustus 1945.
Sebagai informasi, beberapa akademisi dari Fakultas Sastra Undip juga hadir untuk memberikan masukan dan ada beberapa pasal yang mungkin perlu revisi. Hadir pula dari tokoh legiun veteran dan Drs Sukirno anggota komisi A dan mantan Rektor Untag yg juga salah seorang penggagas revisi hari jadi jateng.(Adv/Anf)
